Sel. Jun 18th, 2019

RGOL

Jangan Takut Bicara Politik

Selamatkan UMKM

3 min read

RadarGorontalo.com – Tingginya angka non performing loan (NPL) untuk kredit UMKM, memicu menurunnya kepercayaan bank. Itu terlihat, dari persentase penyaluran kredit dimana UMKM hanya mendapat jatah 11 persen dari total kredit senilai Rp. 11 triliun untuk Gorontalo. Sebagai solusi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian mendorong pemerintah mendirikan perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD),  yang diharapkan bisa mendongkrak angka kucuran kredit bagi UMKM.

Menariknya, berkembang opini keberadaan PPKD nanti, bukan tidak mungkin akan menggerus dana penyertaan modal pemerintah di Bank SulutGo yang nilainya miliaran rupiah. Karena walaupun sama-sama menguntungkan daerah, PPKD dirasa lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Disisi lain, pemda juga tak punya alasan menolak ikut dalam penyertaan modal pendirian PPKD, yang kalau dibandingkan dengan penyertaan modal di bank SulutGo nilainya jauh lebih kecil.

Keberadaan PPKD sendiri diyakini akan menjadi solusi cerdas yang memberikan manfaat ganda. Bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lewat usaha mikro, sekaligus memberikan keuntungan pendapatan bagi daerah itu sendiri.
Dalam forum discussion group (FGD) di Maqna Hotel, Selasa (21/3), terungkap, salah satu persoalan yang membuat UMKM sulit peroleh kredit adalah, tidak terpenuhinya dua syarat utama yakni feasible dan bankable.

Terkadang, ada UMKM yang usahanya menjanjikan dari sisi keuntungan atau feasible, tapi tidak bankable gara-gara nilai agunan yang rendah dibanding nilai kredit. Nah, menurut penjelasan narasumber, di posisi itulah peran PPKD. Mereka akan menjamin si UMKM tadi, untuk bisa memperoleh kucuran kredit dari lembaga perbankan.

Untuk mendirikan PPKD, minimal modal yang dibutuhkan senilai Rp. 25 miliar. Modal itu, bisa saja ditalangi sepenuhnya oleh pemprov atau urunan dengan pemerintah kabupaten/kota, sesuai kemampuan masing-masing. Dan karena ini adalah amanat undang-undang, maka wajib bagi pemerintah mewujudkan PPKD yang nantinya akan dinamai PT. Jamkrida. Bahkan, perusahaan milik daerah itu nantinya, sahamnya bisa diisi dari pihak swasta.

Menanggapi soal apakah tidak tumpang tindih soal penyertaan modal di Bank SulutGo dan Jamkrida, dalam konfrensi persnya yang juga ikut dihadiri Kepala BI Gorontalo Suryono dan Sekprov Winarni Monoarfa, pihak OJK menegaskan, tidak akan ada tumpang tindih soal penyertaan modal. Pemerintah daerah, memiliki kesempatan untuk memiliki lebih dari satu penyertaan modal untuk badan usaha milik daerah. tinggal diatur porsi masing-masing. Soal modal Rp. 25 miliar, itu sudah angka paling minimal yang ditentukan oleh OJK.

Sedangkan dari Deputi Kepala BI Gorontalo Suryono meyakini Jamkrida bisa menjadi solusi bagi kredit UMKM. Dipaparkannya, saat ini dari 11 triliun nilai kredit yang dikucurkan lembaga perbankan, hanya 26 persen saja untuk UMKM. Padahal dibanding 4 tahun sebelumnya, sempat  tembus pada angka 48 persen.

Setelah  dilihat ternyata, NPL untuk UMKM sudah berada pada angka 7,8 persen, dan itu lebih tinggi dibanding NPL secara perbankan yang hanya 3,5 persen. Dengan kata lain, kepercayaan bank untuk UMKM sudah mengalami degradasi. Jamkrida bukan saja memberikan solusi tapi akan memberikan pendampingin untuk UMKM itu sendiri.

Sementara itu Sekda Winarni Monoarfa menuturkan, data yang ada menyebutkan untuk Provinsi Gorontalo ada sekitar 96 ribu UMKM, dimana 76 persen diantaranya adalah usaha mikro. Dirinya optimis, Jamkrida akan memberikan manfaat besar bagi kelangsungan UMKM. Dan dari seluruh provinsi di Indonesia, hanya 16 provinsi saja termasuk Gorontalo yang belum ada PPKD atau Jamkrida.

Rencananya, soal PPKD atau Jamkrida itu akan dimasukkan dalam RPJMD Provinsi Gorontalo. Dan bisa secepatnya terealisasi, maksimal awal tahun 2018 mendatang. (rg-34)

Share

Tinggalkan Balasan