Sel. Jun 18th, 2019

RGOL

Jangan Takut Bicara Politik

Heboh Selebaran Ajakan Golput Hantui Makassar

2 min read
Selebaran kertas ajakan golput

Radargorontalo.com – Propaganda untuk tidak berpartisipasi dalam Pemilu 2019 terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Yakni melalui selebaran yang berisi imbauan agar masyarakat tidak mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pemungutan suara pada 17 April 2019.

Selebaran ajakan golput itu ditemukan di sepanjang Jalan Kesadaran Raya dan Jalan Haji Kalla, Kecamatan Panakkukang. Ratusan kertas berserakan di tepi jalan, pekarangan dan pagar rumah warga.

Dalam selebaran diterangkan bahwa calon legislator meski terpilih sebagai wakil rakyat tidak bisa mengubah hidup dan nasib warganya. “Sebagian pekerja mungkin libur pun tetap mendapat gaji. Tapi kita yang pedagang, buruh, sopir?

Apakah jika kita libur dan ke TPS, kita bisa mendapat nafkah untuk anak istri kita? Lebih baik bekerja mencari nafkah dari pada datang ke TPS untuk memilih,” demikian isi dalam selebaran.

Warga setempat mengaku tidak mengetahui siapa penyebar selebaran tersebut. “Dari tadi pagi sudah banyak tersebar di jalan-jalan sampai ditempel di pagar. Barang kali ada yang sebar waktu malam,” kata Imran, seorang warga yang ditemui di lokasi, Selasa (16/4).

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar Nursari mengaku belum mengetahui soal selebaran yang mengajak masyarakat golput. Menurutnya, propaganda seperti itu biasanya tidak berpengaruh kepada masyarakat.

“Sebab masyarakat haknya dilindungi undang-undang. Apakah ingin menggunakan hak pilih atau tidak,” terang Nursari.

Meski begitu, Bawaslu tetap mengimbau agar warga tidak mengkampanyekan golput. Sebab suara atau hak pilih setiap orang sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa.

“Sebaiknya jangan ada ajakan golput seperti itu. Gunakanlah untuk memilih sesuai hati nurani,” imbau Nursari.

Nursari menambahkan, ajakan golput sah-sah saja. Namun jika sampai menghalang-halangi orang untuk tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu, itu sudah masuk ranah pidana.

 

“Kalau dengan sengaja menghalangi orang menggunakan hak pilih, bisa terancam penjara,” tegas Nursari.(jpg)

Share

Tinggalkan Balasan