Sel. Jun 18th, 2019

RGOL

Jangan Takut Bicara Politik

Sekolah Ini Dilaporkan Karena Tahan Ijazah Siswa, Begini ceritanya…

2 min read
Gubernur didampingi Wawali saat melakukan sidak di SMK kesehatan kemarin (foto : Abink/RG)
Gubernur didampingi Wawali saat melakukan sidak di SMK kesehatan (foto : Abink/RG)

RadarGorontalo.com – Keluhan dari salah satu siswa lulusan SMK Kesehatan Bhakti Nusantara tahun 2014, yang hingga kini ijazahnya belum diberikan oleh pihak sekolah, mendapat perhatian serius dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Jumat (22/07), usai menghadiri sejumlah kegiatan pemerintahan, Gubernur langsung mendatangi SMK tersebut, untuk menanyakan langsung kebenaran dari keluhan tersebut.

“Saya mendapat SMS keluhan terkait pungutan yang dilakukan SMK, dimana orangtua siswa tersebut mengatakan bahwa ijazah kelulusan anaknya, belum diberikan oleh pihak sekolah, karena belum membayar uang sebesar Rp 5 juta. Padahal setahu saya SMK ini mendapatkan dana prodira dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, sebesar hampir Rp 1 Miliar. Lalu kenapa harus ada pungutan lagi kepada siswanya, apalagi orangtua siswa ini kurang mampu, dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Nah, inilah yang membuat saya sedikit kesal, karena program pendidikan gratis saya sepertinya disalah gunakan,” kata Rusli dalam pertemuan Jumat (22/07).

Rusli mengatakan bahwa pungutan kepada siswa bisa saja dilakukan, asalkan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan orangtua, dimana jika ada orangtuanya yang mampu, maka boleh boleh saja dimintakan biaya, tapi jika orangtua susah, seharusnya tidak dimintakan pungutan lagi, karena sudah ada anggaran Prodira.

“Dalam juknis sudah jelas apa apa saja yang dibiayai dengan anggaran prodira, jadi jika untuk mendapatkan ijazah saja masih dimintakan uang tebusan, itu sangat tidak benar. Olehnya, saya meminta kepada pihak Dikpora untuk meninjau kembali penggunaan anggaran prodira di SMK ini, jika bisa dipending sementara dulu, apalagi pihak yayasan mengaku tidak tahu menahu dengan anggaran prodira ini,” tambahnya.

Ketua Yayasan Bhakti Nusantara Yetti Lamadlaw menjelaskan bahwa untuk anggaran prodira, yayasan tidak begitu mengetahui jelas detail pengelolaanya, namun ia menegaskan bahwa uang sebesar Rp 5 juta yang dimintakan kepada orangtua siswa tersebut, bukanlah uang untuk menebus ijazah, melainkan tunggakan selama kurang lebih dua tahun, yang tidak dibayarkan oleh siswa. “Pembayaran iuran sebesar Rp 250 perbulannya, sudah sesuai kesepakatan dengan orangtua siswa diawal sekolah, jadi ini bukan uang untuk menebus ijazah.

Dan selama ini kami tidak menahan ijazahnya, hanya saja dari pihak siswa tidak pernah melakukan komunikasi dengan kami tentang ketidakmampuan mereka,” tegas Yetti. Meski begitu, kemarin, pihak yayasan sudah memanggil orangtua siswa yang mengeluh tersebut, untuk menjemput ijazah anaknya, dengan membuat surat keterangan tidak mampu.

Sementara itu Syafir Akuna, orangtua siswa yang juga ikut hadir dalam pertemuan kemarin, membenarkan bahwa saat ini ijazah kelulusan anaknya sudah diberikan oleh pihak sekolah, dirinya juga berterimakasih kepada Gubernur yang begitu cepat merespon keluhannya. (RG-25)

Share

Tinggalkan Balasan