Sel. Jun 18th, 2019

RGOL

Jangan Takut Bicara Politik

Rakyat Gorontalo Akan mandi uang

2 min read
ilustrasi : Anwar/RG
ilustrasi : Anwar/RG

Paslon Bisa Bagi Oleh-oleh di Kampanye

GORONTALO (RadarGorontalo.com) – Rakyat Gorontalo akan mandi uang di pilkada 2017 mendatang. Pasalnya, pasangan calon memberikan oleh-oleh berupa uang kepada rakyat yang hadir di setiap kampanyenya. Dan itu tak melanggar aturan, justru itu dilegalkan dalam undang-undang pilkada hasil revisi, yang disahkan pekan kemarin oleh DPR RI.

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, pasal tersebut memang sengaja dibuat untuk memberikan payung hukum terhadap kondisi riil di daerah. Khususnya daerah terpencil. Banyak masyarakat kecil yang merasa berat untuk datang ke tempat atau lokasi kampanye.

”Kalau mereka ikut kampanye kan meninggalkan pekerjaan. Agar tetap mau ikut, ya diberi uang makan, uang transpor,” ujarnya, kepada Jawa Pos. Bahkan, beberapa daerah memiliki kearifan lokal tertentu yang ”memaksa” perlunya uang kampanye.

Dia yakin ketentuan itu tidak membuka pintu legalisasi praktik politik uang. Apalagi sampai memberikan pendidikan buruk kepada masyarakat.  Menurut Lukman, nanti ada ketentuan lebih teknis yang dikeluarkan KPU sehingga nilai uang transpor dan makan yang disepakati tetap proporsional.

Hanya saja, menurut komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, lahirnya pasal itu sangat disesalkan oleh komisioner KPU Hadar Nafis Gumay. Menurutnya, pemberian ongkos kepada peserta kampanye bukanlah pembelajaran yang baik bagi mental masyarakat. terlebih pemilu tak hanya bertujuan untuk memilih pemimpin, tapi sekaligus menjadi sarana pendidikan bagi demokrasi rakyat.

Sekalipun tim sukses sulit mengajak warga ikut kampanye, solusinya bukan mengambil jalan pintas dengan memberikan ongkos atau uang cash. “semestinya kita tetap mencari jalan lain tanpa harus diiongkosin. misalnya denga membuat kampanye semenarik mungkin,” ujar Hadar di kantor PU, kemarin (3/6).

meski demikian, karena sudah disahkan. pihaknya sebagai pelaksana tak bisa berbuat apa-apa. Rencananya KPU mencari formulsai agar pasal tersebut tak menjadi pintu masuk legalisasi praktik money politik. “misalnya sewa kendaraan utnuk transportasi atau uang makan dengan penyediaan nasi kotak dan sebagianya,” imbuh hadar.

Hal senada juga diungkapkan, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz. pasal yang membolehkan pemberian biaya transpor dan makan dalam RUU Pilkada, berpotensi membuat panwaslu di daerah bingung dalam mendefinisikan money politics.

Sebab, selama ini dalam praktik pemilu di Indonesia, money politics diartikan sebagai pemberian uang dan barang oleh paslon kepada masyarakat dengan maksud memengaruhi pilihannya.

”Jadi, dalam UU yang sekarang (konsep money politics, Red) tidak implementatif,” ujarnya di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat. Dia berharap KPU bisa mendefinisikan ketentuan tersebut secara jelas. Hal itu penting agar pasal tersebut tidak dimanfaatkan paslon nakal untuk menjalankan politik transaksional.  ”Misal, batas maksimal (uang transpor dan uang makan, Red) Rp 25 ribu. Di atas itu money politics,” usulnya.  (rg-34/jpg)

Share

Tinggalkan Balasan