Sel. Jun 18th, 2019

RGOL

Jangan Takut Bicara Politik

Perda Miras Tak Efektif, Gorontalo Rangking 4 Nasional Komsumsi Miras

2 min read
Ilustrasi RG

RadarGorontalo.com – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie benar-benar murka. Pasalnya, peredaran minuman keras (miras) ilegal yang masuk ke provinsi Gorontalo hampir tiada habisnya. Bahkan pemberitaan media terkait penangkapan miras ini setiap hari.

Olehnya itu, Gubernur Gorontalo meminta kepada aparat kepolisian untuk tidak segan-segan menembak di kaki, bagi para pelaku peredaran minuman keras (miras) yang masuk ke provinsi Gorontalo.

Karena, dalam perkembangannya, ternyata peredaran miras di provinsi Gorontalo ini, kian menjamur dimana-mana. Yang diduga, pendistribusiannya didatangkan dari luar provinsi Gorontalo.

Tak heran, dari data riset kesehatan dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang dilansir dari situs humas.gorontaloprov.go.id, menyebutkan tingkat konsumsi miras di Provinsi Gorontalo tertinggi ke empat, secara nasional.

Berada dibawah dari Sulawesi Utara, NTT dan Provinsi Bali. Alhasil, sejumlah pertanyaan dari masyarakat Gorontalo pun, merebak.

Terkait sejauh mana penerapan sejumlah regulasi atau aturan, alias Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur peredaran miras di provinsi Gorontalo.

Apakah belum, atau bahkan tak efektif pemberlakuannya? Sehingga, masih ada saja ‘kebocoran’ atau potensi bagi mereka, pihak-pihak yang menyebarkan miras ilegal di provinsi yang diklaim sebagai Bumi Serambi Madinah ini.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) di Deprov Gorontalo, Ulul Azmi Kadji, saat berbincang-bincang dengan Rakyat Gorontalo, radargorontalo.com mengaku bahwa terkait penegasan Gubernur Rusli akan penindakan yang tegas.

Bagi mereka yang melakukan peredaran miras itu, sudah turut disampaikan pada pembahasan LKPJ Gubernur Gorontalo 2018, di tingkat Panitia Khusus (Pansus) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membahas-nya, kemarin.

“Hal itu (penertiban miras), sudah sempat saya singgung tadi (kemarin, red) di rapat LKPJ Gubernur 2018.

Yang intinya, kami (Deprov) meminta agar terkait penerapan Perda-nya, harus benar-benar diseriusi dan lebih dioptimalkan lagi, di lapangan,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Ditanya, akan kurangnya faktor pendukung lainnya, pada penerapan Perda tersebut? Ulul mengaku, bahwa mungkin Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai penjabaran dari Perda-nya belum ada.

“Disisi lain, keterbatasan pada SDM pendukungnya, seperti Penyidik PPNS di Satpol PP, hanya 2 orang. Olehnya, hal ini, kami (Deprov) mintakan pula, untuk lebih dibenahi,” harap Ulul Kadji. (ay1)

Share

Tinggalkan Balasan