Sab. Mei 25th, 2019

RGOL

Jangan Takut Bicara Politik

Kabar Petugas KPPS Mati Diracun adalah Hoaks, Ini Kata Ketua KPU

2 min read
Ilustrasi By Rgol

RGOL.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memastikan, kabar soal petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang‎ meninggal dunia karena diracun, adalah hoaks.

Menurut Arief, sampai saat ini dari data yang diterimanya tidak ada yang meyebutkan petugas KPPS meninggal dunia akibat diracun.

“Tidak ada (petugas KPPS yang diracun). Sampai saat ini tidak ada laporan yang menyatakan bahwa yang meninggal ini karena diracun,” ujar Arief di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (11/5).

Arief mengatakan, dari data yang ia terima petugas KPPS yang meninggal dunia arena kelelahan, dan sakit yang ia derita. Jadi apabila ada kabar yang menyebut petugas KPPS mati diracun, maka bisa dipastikan itu bohong.

“Yang ada justru mereka sudah sakit. Ada yang jantung, hipertensi,” katanya.

Terpisah, Komisioner KPU ‎Viryan Aziz juga mengeluhkan adanya isu hoaks mengenai petugas KPPS tewas akibat diracun. Menurutnya, sangat tidak pantas petugas yang telah gugur dipolitisasi dengan hoaks.

“Jangan mempolitisasi petugas KPPS yang gugur. Hormati perjuangan mereka yang berkerja dengan semangat sukarela dan telah meyukseskan Pemilu 2019,” ungkap Viryan.

Oleh sebab itu, Viryan mengharapkan oknum-oknum yang membuat dan memainkan isu petugas KPPS diracun perlu ditindak oleh pihak kepolisian. Jangan sampai isu ini terus berkembang.

“Kami minta diberi sanksi pidana berat karena menyebarkan hoaks di tengah kedukaan yang ada,” tuturnya.

Adanya isu mengenai petugas KPPS yang meninggal dunia juga membuat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin prihatin. Karena tidak semestinya isu itu digulirkan bahkan dipolitisasi oleh sekelompok orang.

“Sebenarnya terlalu berlebihan dan sungguh kita prihatin, orang jadi korban malah dijadikan alat politik,” ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Abdul Kadir Karding.

Karding mengatakan, memang harus ada evaluasi terhadap penyelenggaran Pemilu 2019 ini. Kalau perlu investigasi. Namun tidak bernuansa politis. Misalnya dengan membentuk kelompok kerja yang terdiri dari Polri, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

“Ini menjadi bahan bagi kita untuk ke depan melakukan evaluasi kepada Pemilu 2019 ini,” pungkasnya.‎

Share

Tinggalkan Balasan