Sab. Mei 25th, 2019

RGOL

Jangan Takut Bicara Politik

Dugaan Kasus Tipikor Proyek Abrasi Pantai, Kejari Tahan Kontraktor dan PPK 

2 min read
Salah satu tersangka saat mengenakan rompi orange dibawa ke mobil tahanan Kejari Limboto. (foto/istimewa)

RGOL.com – Dugaan tindak pidana korupsi proyek abrasi pantai tahun 2017 di Desa Biluhu Tengah, Kecamatan Biluhu resmi menyeret dua nama dalam proyek berbanderol Rp 1,5 Miliar tersebut.

Dua nama itu masing-masing berinisial AHN selaku kontraktor dan SP selaku pejabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hal ini sebagaimana disampaikan Kajari Limboto, Dr Supriyanto, SH, MH saat dijumpai usai pemeriksaan keduanya oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Limboto, Kamis (5/2) kemarin.

“Iya, kedua tersangka adalah SP selaku KPA sekaligus PPK pada proyek abrasi tersebut, dan AHN sebagai pemenang tender atau kontraktor berikut barang bukti dalam kasus tersebut, dan sudah kami tahan,” kata Kejari.

Menurutnya, dari perbuatan keduanya ini diduga merugikan uang negara lebih kurang Rp 339 Juta berdasarkan hasil audit BPKP.

Dari kasus ini kata Supriyanto, setelah dilakukan penyelidikan dengan rangkaian pengumpulan alat bukti, maka berkas dan alat bukti telah diserahkan kepada penuntut umum dan dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan formil maupun materil untuk dilimpahkan ke Pengadilan.

Bagi Kejaksaaan, penahanan dilakukan karena penuntut umum memiliki pendapat keduanya secara objektif pasal yang disangkakan kepada para tersangka memenuhi untuk dilakukan penahanan.

“Sementara untuk pendapat subjektif, jangan sampai tersangka kabur atau bisa jadi akan melakukan hal yang sama dikemudian hari,” jelasnya.

Kedua tersangka sambung Kajari, diduga melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun atau seumur hidup.

Dalam perjalanannya proyek tahun 2017 ini, dimenangkan oleh CV. Tri Karya Darma dengan direkturnya AHN.

Kemudian AHN mengajukan permintaan uang muka terlebih dahulu sebesar 30 persen kepada SP selaku PPK, dan permintaan itu dikabulkan SP sebesar kurang lebih Rp 380 Juta dikurangi pajak diberikan.

Sayangnya pemberian uang muka ini tidak serta merta AHN segera melakukan pekerjaan pembangunan proyek abrasi pantai. “Sehingga pekerjaan terus terlambat sampai masa kontra berakhir, hingga terjadi deviasi minus yang tak bisa tertolong lagi,” jelasnya.

Meski AHN mengajukan lagi perpanjangan, namun SP tidak memperpanjang masa kontraknya karena sudah habis.

“SP selaku PPK memutuskan dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak,” sambungnya. Dalam konteks putus kontrak itu, maka pihak Kejari memintakan tim ahli dari pihak perguruan tinggi dalam hal ini Tim Ahli Kontruksi UNG untuk mengkaji pekerjaan ini berdasarkan keahlian mereka.

Dan ditemukanlah bahwa kondisi pekerjaan proyek di lapangan tidak sesuai dengan yang seharusnya pendanaan uang muka 30 persen. “Ternyata pekerjaan tersebut tidak sesuai spesifikasi yang ada dalam kontrak, sehingga dinyatakan gagal kontruksi,” papar Kejari.

Ditemui sepihak, kuasa hukum SP, Yakop Mahmud, SH, MH mengaku akan terus mencoba kooperatif dalam kasus yang menimpa kliennya dan menghormati semua proses persidangan.

“Pada prinsipnya sebagai kuasa hukum, kami mengupayakan upaya hukum kepada tersangka selaku klien kami,” tutur Yakop. (rg-53)

Share

Tinggalkan Balasan