Kam. Jun 27th, 2019

RGOL

Jangan Takut Bicara Politik

Bersama Cegah Ancaman Narkoba, BNNP Minta Kades Terbitkan Regulasi P4GN

2 min read
Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di lingkungan masyarakat, di Hotel Maqna Gorontalo, Jumat (22/03)

RadarGorontalo.com – Kejahatan narkoba tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi, namun butuh kerja sama lintas instansi. Karena kejahatan ini berkembang mengikuti teknologi, informasi dan transportasi.

Terkait upaya penanggulangan narkoba ini, diharapkan peran kepala desa untuk mendukung hal ini dengan menerbitkan regulasi terkait program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Penegasan ini disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo (BNNP), Brigjend Pol Drs Oneng Soebroto, SH MH saat memimpin Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di lingkungan masyarakat, di Hotel Maqna Gorontalo, Jumat (22/03).

Pembentukan regulasi ini merupakan salah satu tuntutan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN 2018-2019, ungkapnya.

Dihadapan 30 Kepala Desa di wilayah Bone Bolango ini, Jenderal Oneng menyampaikan bahwa selain pembentukan regulasi, pemerintah terkait juga wajib melaksanakan pembentukan relawan, penyuluhan P4GN dan deteksi dini berupa tes urine di wilayah masing-masing.

Kebijakan ini berlaku mulai dari tingkat pusat, yakni kementerian dan lembaga, Provinsi, Kabupaten dan Kota sampai tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan,” paparnya.

“Kepala desa merupakan presiden kecil di wilayah masing-masing. Tugas pimpinan, seorang kepala desa bukan hanya memerintah tapi juga mengayomi dan melindungi masyarakat.

“Termasuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPM-Pemdes) Kabupaten Bone Bolango, Suleman Panigoro, S.Pd. dalam materi berjudul Peran Serta Masyarakat Desa Dalam Upaya P4GN, Suleman menguraikan tujuh langkah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan RAN-P4GN, khususnya di tingkat pemerintah desa.

“Pertama pemerintah desa harus menetapkan P4GN menjadi prioritas program dan kegiatan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa.

Rakor yang dihadiri 30 Kades se-Bonebol yang diharapkan bisa menerbitkan regulasi terkait pencegahan narkoba

Pemerintah desa juga dapat melaksanakan revisi anggaran dengan dasar permendagrinomor 114 tahun 2014.

Dia menambahkan, hasil yang diharapkan dalam revisi anggaran adalah terakomodasinya program P4GN dalam kegiatan-kegiatan desa khususnya pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Subbidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

“Desa dapat membentuk relawan anti narkoba yang terdiri dari unsur masyarakat dan juga agen pemulihan yang terdiri dari tenaga kesehatan, kepolisian, babinsa dan satlinmas,” ujarnya.

Kegiatan Rakor Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba diharapkan dapat menekan angka prevalensi korban penyalahguna dan pecandu narkoba di lingkungan masyarakat.

Selain itu diharapkan pula kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk bisa menghindari diri dan keluarga dari pengaruh buruk penyalahgunaan narkoba.

Sementara itu Kepala BNNK Bone Bolango, Abd. Haris Pakaya, S.Pd, M.Si, mengingatkan peserta bahwa Indonesia sedang dalam kondisi darurat narkoba.

Untuk itu perlu upaya aktif dan maksimal dari seluruh elemen masyarakat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba setidaknya di lingkungan masing-masing.

“Angka kematian akibat narkoba telah mencapai 41 jiwa per hari. Sementara secara materiil negara dirugikan Rp 6,3 Triliun per tahun atau kira-kira 63 kali APBD Kabupaten Bone Bolango.

Untuk itu permasalahan narkoba bukan lagi tanggung jawab BNN, melainkan menjadi tanggung jawab kita semua, tukasnya. (*)

Share

Tinggalkan Balasan