Umar Karim Masuk Daftar PAW Wabup

Diskusi lepas para politisi Limboto yang mengambil tema mencari siapa pendamping Nelson yang digelar di Warkop Titan Limboto, nampak mantan ketua Deprov Rustam Akili dan Umar Karim

Dinilai Bisa Imbangi Kinerja Bupati

RadarGorontalo.com – Hingga saat ini teka-teki siapa yang bakal menggantikan pergantian antar waktu (PAW) Wakil Bupati Gorontalo masih misteri. Menariknya komunitas politisi Limboto mulai mencari figur yang pas untuk mendampingi Bupati Nelson Pomalingo. Sebut saja Dr Toni Mohammad, Moris Gobel, bahkan nama Umar Karim masuk daftar layak untuk mendampingi profesor tersebtu. Dalam diskusi lepas di warung Titan Limboto yang dihadiri para pemerhati sosial, pemerintah dan para politisi Limboto menyodorkan nama Umar Karim. Alasan mereka yakni Umar dianggap bisa mengimbangi pola kerja Bupati Nelson.

Selain itu juga Umar merupakan politisi yang mumpuni yang bisa diharapkan bisa menjembatani kepentingan politik dan kepentingan pemerintah dalam menata dan meredesain pembangunan Kabupaten Gorontalo. Sementara itu Irfan Isa yang juga kader partai menyampaikan bahwa nama Umar Karim tidak asing lagi dikalangan masyarakat. Artinya dukungan kami kepada Umar tidak lain bebeberapa hal diatas tadi. Intinya Umar Karim sangat pantas mendampingi Prof Nelson dalam menakhodai daerah ini. Demikian juga Bupati Nelson harus mencari pendamping yang bukan sekadar mengisi kekosongan kursi Cabup yang ditinggalkan Fadli Hasan, melainkan seorang Wakil Bupati yang berpasangan kembali di periode kedua. Intinya Umar Karim memiliki kemampuan dan kekuatan di DPR, juga sosok yang setia dan lebih dari itu, Umar seorang yang bisa memberikan nilai tambah pada Pilkada berikutnya. Dan Umar terterima disemua kelompok. Menanggapi hal ini mantan politisi Golkar yang kini berlabuh di partai Nasdem Rustam Akili menyampaikan bahwa wacana Pergantian Antar Waktu (PAW) Wakil Bupati menjadi perhatian masyarakat luas. Berbagai komentar terkait pengganti menjadi topik utama. Di warung kopi hingga media sosial jadi perbincangan serius. Sehingga Rustam Akili menilai kondisi tersebut hal yang wajar. Pengisian jabatan wakil bupati merupakan barometer kedewasaan berpolitik para politisi jika mampu melahirkan figur yang dapat menjawab harapan publik.

“Sebab itu masalah ini jadi perbincangan serius,” ucapnya dalam diskusi tersebut. Bagaimanapun juga, lanjut RA pemilihan Wakil Bupati PAW merupakan domain mutlak DPRD sesuai yang diamanatkan UU Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Pada angka 104, pasal 176 (1) menyebutkan, dalam hal wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota berhalangan tetap, berhenti, atau diberhentikan, pengisian wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung. Demikian juga sebaliknya, Bupati juga bisa untuk mengosongkan kursi Wabup, dan itu wajar dilakukan Bupati. Meski demikian mantan ketua Deprov ini mengajak semua pihak, untuk bisa mengendalikan diri dan tidak membangun isu primordial dalam menyikapi proses PAW wakil Bupati. Hal ini dimaksutkan agar proses politik dalam PAW wakil bupati, dapat berjalan normal hingga terpilihnya wakil bupati yang bisa mendapingi Bupati dalam menakodai pemerintahan sampai masa jabatannya selesai.

“Saya mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk menahan diri dan tidak membangun isu primordial yang dapat merusak stabilitas sosial di Kabupaten Gorontalo. Mari kita kawal sama-sama proses politik yang sedang berjalan. Semua ini kan jelas Undang-undangnya,” ungkapnya panjang lebar.

Menurutnya, Mekanisme PAW Wakil Bupati jelas diatur dalam Pasala 26 UU nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua UU nomor 32 tahun 2004. Dimana partai pengusung mengusulkan dua nama yang kemudia dipilih DPRD melalui paripurna. Dalam pengertianya, siapapun itu jika di rekomendasikan partai pengusung maka tidak bisa dihalangi haknya untuk dipilih melalui paripurna DPRD. “Jadi soal PAW Wakli Bupati, jelas mekanismenya. Tidak usah kita bangun isu sektarian yang bisa mengganggu stabilitas sosial. Kita harus patuh pada amanah konstitusi, karena kita adalah negara hukum,” tegas Doktor Hukum ini. Dia menjelaskan, partai pengusung yang berhak mengusulkan kadernya adalah PPP dan Demokat. Secara konstitusional kedua partai tersebut berhak mengusulkan kader terbaiknya untuk dipilih DPRD menjadi Wakil Bupati. Siapapun yang diusulkan dan nantinya terpilih maka itulah yang berhak menduduki kursi kedua eksekutif mamasa,” pungkasnya. (RG.53)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *