Tolak Pembentukan Pansus Angket

Rakyat dan Aleg rame-rame tandatangani tolak pansus Hak Angket terhadap bupati,

RadarGorontalo.com – Bersama masyarakat, anggota DPRD Boalemo menyatakan menolak desakan pembentukan pansus angket, yang agendanya melengserkan Bupati Boalemo Darwis Moridu. Aksi itu diekspresikan dengan cara menandatangani spanduk berisi petisi penolakan terhadap rencana hak angket, Selasa (18/9) kemarin.

Kehadiran massa aksi tersebut hanya diterima oleh 6 wakil rakyat, masing masing, Wakil Ketua DPRD Karyawan Eka Putra Noho, Ketua Fraksi PDIP Harijanto Mamangkey dan dua Aleg PDIP yakni Sandi Taliki dan Yayan R Asuna. Hadir pula Aleg Hanura Mahmud Nurdin Daud, dan saat diskusi berlangsung, Aleg PPP Abdillah Alhasni ikut bergabung.

Dalam kesempatan itu, para wakil rakyat bersama-sama menandatangani menolak dibentuknya Pansus Hak Angket yang disaksikan oleh ribuan warga. Alasan mereka menolak dilaksanakannya hak angket DPRD terhadap Bupati Boalemo, menurut Wakil Ketua Karyawan Eka Putra Noho yang memimpin jalannya pertemuan mengatakan, hak angket memang menjadi hak mutlak dari DPRD, tetapi bukan berarti bisa dilaksanakan begitu saja, tanpa dasar kajian yang jelas.

“Harusnya berbagai prosedur wajib dijalankan dulu,” ujar Eka. Aleg Hanura Mahmud Nurdin Daud menuturkan, Hanura yang tergabung dalam Fraksi PDIP di DPRD Boalemo, sejak awal telah mengkaji secara mendalam soal kelayakan hak angket bagi Bupati Boalemo. Namun sejauh ini tidak menemukan satupun alasan yang layak untuk melaksanakan hak angket tersebut. “Dan oleh karena itu, secara tegas kami juga menolak hak angket bagi Bupati Boalemo,” ujar Mahmud.

Dirinya melanjutkan, sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Ketua DPC Hanura Trianto Kadji. “Sebenarnya jika kita mau selain kami yang hadir saat ini, juga pimpinan saya Bapak Trianto Kadji menyatakan sikap penolakan yang sama. Namun berhubung beliau mengalami gangguan kesehatan sehingga saat ini belum sempat mengatakannya secara langsung,” kata Mahmud.

Lebih lanjut, Aleg PPP Abdillah Alhasni diakhir pernyataannya juga dengan lantang menyatakan penolakan atas hak angket. Menurut Abdillah, meskipun, Fraksi PPP sebelumnya telah menyerahkan persetujuan tertulis, namun hal itu hanya merupakan bagian administratif saja. “Dan jika memang hak angket dijalankan, bukan berarti sudah harus disetujui, masih ada proses di dalamnya. Tetapi secara pribadi saya telah mengkaji, menilai bahwa analisa kita harus konkrit.

Dan secara pribadi saya menyatakan Menolak dilaksanakannya hak angket terhadap Bupati Darwis Moridu. Diakhir pertemuan, Enam Wakil rakyat yang hadir terpantau ikut membubuhkan tanda tangan pada helai spanduk petisi penolakan hak angket yang di bawa oleh Massa Aksi. Terpantau pula, Sekwan Boalemo, Syafrudin Kadir Lamusu ikut membubuhkan tanda tangan dalam petisi penolakan tersebut. (RG-45)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.