Tiga Paslon Saling Lapor

Infografis
Infografis (RG)

RadarGorontalo.com – Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, bakal panjang. Sehari setelah ditetapkan KPU Provinsi Gorontalo, Rabu (26/10), ketiga calon lewat kuasa hukum masing-masing, langsung mendatangi Bawaslu untuk menggugat keabsahan pasangan calon lain.

Yang datang pertama adalah tim hukum pasangan Zainudin Hasan – Adhan Dambea (Zihad). Mereka mempersoalkan langkah KPU yang menetapkan pasangan NKRI, karena menurut mereka calon gubernur dari NKRI berstatus pidana. Dan sesuai undang-undang pilkada, itu tak diperbolehkan.

Tak berselang lama, datang tim kuasa hukum dari pasangan Rusli Habibie – Idris Rahim (NKRI). Kedatangan mereka untuk melaporkan KPU, yang telah meloloskan pasangan ZIHAD. Pengacara pasangan NKRI Dorel Amir, menjelaskan dimana proseses penetapan untuk meloloskan pasangan ZIHAD, dinilai tidak memenuhi syarat. Pasalnya Ijazah SMA milik pasangan ZIHAD yang notabene adalah syarat utama pencalonan masih bermasalah karena legalisasi ijazah dibatalkan oleh Dinas Pendidikan (Diknas) Sulawesi Utara.

Bahkan kata Dorel, persoalan yang sama juga pernah terjadi saat pada pemilihan Walikota Gorontalo. Dimana Ijazah SD Adhan Dambea bermasalah dan hal itu sudah inkrah di Mahkama Konstitusi (MK). Sehingganya ada hal yang tidak rasional, dalam penetapan pasangan calon tersebut. “Masa Ijazah SD tidak sah, kemudian Ijazah SMA yang pernah dipermasalahkan dianggap sah. Hal ini yang membuat kita keberatan atas diloloskannya salah satu pasangan calon ini,” ketusnya. “seharusnya KPU teliti dalam melakukan verifikasi ijazah,” timpalnya. Soal laporan ZIHAD menurut Dorel itu sah-sah saja, dan perlu diketahui NKRI tak bermasalah, karena itu sesuai dengan PKPU.

Setelah ZIHAD dan NKRI saling lapor, rupanya pasangan Hana Hasana-Tonny Junus (HATI) tak mau ketinggalan. Bedanya, kuasa hukum HATI justru menggugat kedua pasangan calon sekaligus. Imran Mahfudi yang menjadi Kuasa Hukum HATI, mengatakan kedua pasangan calon yang diloloskan KPU Provinsi Gorontalo, sebenarnya tidak memenuhi syarat. Seperti pasangan NKRI kata Imran, Rusli Habibie masih berstatus terpidana. Sementara pasangan ZIHAD, memiliki cacat administrasi seperti Ijazah. Menururtnya, pihaknya menilai sesuai dengan peraturan yang berlaku, KPU telah lalai meloloskan pasangan ZIHAD. Dalam artian kata Imran, KPU lalai dalam melakukan verifikasi terkait legalisir Ijazah, yang dikeluarkan Diknas Sulawesi Utara. Bahkan kata Imran, KPU RI juga telah mengeluarkan surat, yang mengisaratkan bahwa pasangan ZIHAD tidak memenuhi syarat. “Persoalan Ijazah ini, sudah pernah diputuskan dalam pengadilan, hingga sampai ditingkat MA,” tegasnya.

3 HARI BAWASLU LAKUKAN PENELITIAN GUGATAN

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Haslina Said, menjelaskan pihaknya telah menerima gugatan sengketa dari tiga pasangan calon yaitu ZIHAD, NKRI dan HATI. Dijelaskannya, pada dasarnya karena laporan ini masuk di Bawaslu, maka telah diterima secara resmi. Namun kata Haslina, persoalan gugatan ini akan masuk dalam ranah sengketa atau tidak, itu tergantung dari hasil proses penelitian. “Selama proses penelitian ini juga akan memakan waktu dalam tiga hari, dan itu sudah sesuai dengan perintah aturan. Namun dalam hasil penelitian itu, apabila berkas gugatan sudah lengkap, maka akan ada format lagi yang akan diisi. Kemudian dokumen itu akan didaftarkan dalam registrasi, dan mengundang pihak tergugat dalam hal ini KPU Provinsi Gorontalo, dengan pemohon untuk menggelar rapat sengketa,” ketusnya sembari menambahkan, sesuai dengan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) nomor 8 tahun 2014, Bawaslu diberikan tenggang waktu selama 12 hari untuk menyelesaikan sengketa. (rg-60)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *