THR Kota Gorontalo Terkendala Regulasi

RadarGorontalo.com – Regulasi dan aturan merupakan kendala dari pihak Pemerintah Kota Gorontalo untuk membayarakan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi 2000 tenaga honorer yang bekerja diruang lingkup pemerintah Kota Gorontalo. Sebab pasca Pemkot Gorontalo mengumumkan akan membayarkan THR tersebut, muncul adanya larangan dari Kemendagri untuk membayar THR tenaga honor yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI

Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Gorontalo dr. Charles Budi Doku sangat menyesali, atas larangan Kementerian Dalam Negeri tiga hari yang lalu, tak mengizinkan pemerintah daerah memberi tunjangan hari raya (THR) kepada tenaga honorer. Kemendagri beralasan bahwa hal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Budi Doku mengakui bahwa sejak dua bulan lalu, pemerintah Kota Gorontalo sudah mempersiapkan anggaran untuk pemberian THR kepada honorer di lingkungan Kota Gorontalo. “Anggarannya ada. Kita sudah mempersiapkannya beberapa bulan sebelumnya. Termasud gaji 13 dan 14 ASN. Untuk THR honorer kita sudah mempersiapkan sebesar Rp 1,2 miliar untuk 2.000 honorer Kota Gorontalo. Kalau dihitung-hitung yang mereka akan dapat juga nantinya tidak akan seberapa. Tetapi masalahnya bukan itu. Mereka juga pekerja. Tugas mereka tidak jauh berbeda dengan ASN. Kalau mengikuti UU Tenaga Kerja, maka wajib untuk Pemda memberikan mereka THR,” ucap Budi Doku.

Namun akibat instruksi Kemendagri tersebut membuat Pemda tak berani untuk membayarkan THR kepada honorer tahun ini. “Kalau larangan itu disebabkan tidak mendasar atau tidak memiliki dasar hukum. Kenapa tahun-tahun sebelumnya honorer dapat THR, sementara tahun ini tidak ada? Padahal kalau dilihat dari anggaran kita, kita memiliki anggaran tersebut dan itu tidak membebani ABPD kita. Karena memang tiap tahun selalu dianggarkan,” tutur Budi Doku.

Merasa kecewa akibat 2000 honorer tak mendapatkan THR tahun ini, Budi Doku akan melayangkan surat ke Kemendagri dan akan mempertanyakan alasan mengapa tahun-tahun sebelumnya para honorer tersebut mendapatkan THR sedangkan tahun ini tidak dan meminta dasar hukum pemberian THR. “Yang dikatakan korupsi jika memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kalau kita membayar honorer Rp 500ribu perorang, apakah mereka akan menjadi kaya? Lantas bagaimana UU Ketenagakerjaan? Swasta saja kita minta untuk wajib membayar THR. Kok kita tidak memberikan untuk honorer yang sudah bekerja keras selama bulan ramadan ini? Karena kejadian saya sangat kecewa. Ribuan honorer Kota Gorontalo juga kecewa. Sebagai pemimpin tentu saya harus memperjelas masalah ini dan memberikan hak-hak kepada tenaga kerja kita,” tutur Budi.

Untuk anggaran yang sudah tersedia Rp 1,2 Miliar tersebut, Budi mengatakan bahwa dana tersebut jangan digeser oleh Sekretaris Daerah (Sekda) atau Kepala Badan Keuangan. Sebab pihaknya akan melakukan konsultasi dengan pihak DPRD Kota Gorontalo, dan meminta petunjuk dari Kemendagri agar dana tersebut dapat diberikan kembali kepada honorer dengan dasar hukum yang jelas. “Mungkin bisa berupa tunjangan kinerja mereka, atau apalah yang sesuai dengan dasar hukumnya. Makanya saya meminta anggaran itu jangan digeser-geser, sebab itu adalah hak milik honorer. Kami akan konsultasi ke DPRD Kota Gorontalo dan Kemendagri agar dana tersebut bisa diberikan ke honorer,” tandas Budi.(rg-62)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.