Terkait HTI dan Tuntutan Masyarakat, Pemkab Gorut Harus Carikan Solusi

Demo warga Desa Boalemo didepan kantor Pemda Gorontalo Utara Rabu 29/3), menyoal keberadaan HTI diwilayah mereka.

RadarGorontalo.com – Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara harus bersikap tegas, dan memberikan solusi atas konflik warga dengan Hutan Tanama Industri (HTI). Belum adanya solusi dari pemerintah, membuat konflik berkepanjangan.

Sebagai investor HTI penggerak ekonomi di Gorut mesti dilindungi. Namun demikian, warga juga tidak boleh dirugikan. Sehingga itu Pemkab Gorut harus segera memediasi agar konflik ini segera teratasi.

Sejumlah tokoh dan pejabat di Gorontalo sendiri merasa prihatin dengan berlarut-larutnya masalah ini. Apalagi gesekan yang terjadi sudah beberapa kali terjadi dan nyaris terjadi pertumpahan darah. Jika ini terus dibiarkan, maka dikuatirkan akan merugikan Gorontalo Utara. ” Peran pemerintah Gorut menjadi penting, untuk memediasi masalah ini.

Tidak ada cara lain, harus duduk bersama antara warga dimediasi pemda dengan HTI kalau perlu melibatkan stakeholder dari tingkat desa,kecamatan dan kabupaten,’ ujar Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Drs Paris Yusuf.

Diakuinya kehadiran HTI di Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo, bukan hanya berpengaruh secara ekonomi didua daerah tersebut, tapi se Provinsi Gorontalo. Tentunya untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengacu pada prosedur hukum yang berlaku serta kebijakan pemerintah.

Sosialisasi tentang program HTI dan manfaatnya, baik dari sisi lingkungan, ekonomi,sosial juga harus diketahui masyarakat agar mereka mengerti.” kehadiran HTI jelas banyak positifnya.

Rekrutan tenaga kerja, perputaran uang. Tapi disisi lain, masyarakat tidak boleh dikorbankan. Jadi harus duduk bersama, HTI terlindungi, masyarakat diuntungkan, hingga bisa hidup layak,” katanya.

KETUA SPSI

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Gorontalo Adhan Dambea. Katanya, keberadaan HTI punya tujuan baik.

Tidak hanya berkontribusi bagi daerah, tapi menyerap tenaga kerja. Disisi lain, warga masyarakat tidak bisa disalahkan untuk menyampaikan tuntutan, karena itu dijamin oleh aturan.

Hanya saja masyarakat, tidak sembarangan menyampaikan tuntutan, terlebih dalam aksi unjuk rasa. Harus ada alasan-alasan yang jelas dan bukti-bukti autentik terkait dengan apa yang menjadi materi tuntutan masyarakat.

Karena bagaimana pun juga, keberadaan HTI di Gorontalo Utara diperkuat dan dijamin oleh aturan-aturan. HTI juga dalam melakukan kegiatan selalu mengutamakan asas manfaat untuk keselamatan, kenyamanan dan kebaikan daerah maupun masyarakat.

Sehingga itulah, menurut Ketua Dewan Pembina LSM Yaphara Gorontalo, Adhan Dambea, disinilah dibutuhkan peran pemerintah, terlebih Pemda Gorontalo Utara untuk menyikapi persoalan ini dengan cepat.

Pemda harus banyak memberikan sosialisasi-sosialisasI kepada masyarakat terkait asas kemanfaatan dari HTI. Adhan yakin, kalau sosialisasi dilakukan secara intens, maka pastilah masyarakat akan lebih paham. Sehingga itulah, Adhan menyarankan agar Pemda Gorut harus bertindak sebagai mediator dengan melibatkan DPRD, HTI dan untuk segera mencari solusi yang terbaik.

Bahkan LSM Yaphara pun siap ikut serta jika dibutuhkan untuk memediasi dan mencari solusi yang terbaik dalam masalah ini, tapi dengan cara duduk bersama, bukan dengan aksi demo.

Menurut Adhan, banyak solusi alternatif terkait masalah ini. Salah satunya dengan cara memediasi dan membantu memfasilitasi masyarakat, khususnya yang ada di desa Boalemo untuk mencari satu lokasi yang tepat diluar dari wilayah atau lahan HTI. ” Itu salah satu solusi.

Namun paling utama disini adalah peran Pemda untuk mencari solusi yang lebih baik lagi, sehingga wilayah HTI tidak terganggu dan masyarakat tidak dirugikan. (rg-28/rg-46)

Berita Terkait

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *