Tepis Isu Musdalub, Patuh Pada Putusan DPP

Politisi Lintas Partai

RadarGorontalo.com – Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Gorontalo, yakni Marten A Taha dan Fedriyanto Koniyo masing-masing maju sebagai bakal calon di Pilwako tahun 2018. Bukan lagi rahasia umum, hal ini terus mengundang opini berbagai kalangan masyarakat dan politisi, menyebutkan akan terjadi perpecahan di kubuh Beringin Kota.
Sampai ada yang menyebutkan, ini bagian dari strategi Golkar Kota untuk memenangkan Pilkada. Menepis isu tersebut Marten A Taha sendiri mengakui, dirinya belum bisa berkata-kata banyak. Sebab, semua keputusan menunggu hasil dari DPP Partai Golkar Pusat. “Yang pastinya, hanya satu yang akan diusung DPP Golkar. Soal ini strategi atau bukan, saya tidak bisa berandai-andai,” ujarnya.

Marten pun membantah tentang upaya melengserkan dirinya dari jabatan DPD II Golkar Kota dengan cara menggelar Musdalub. Bahkan dalam rapat Sabtu (2/9) malam, Ketua DPD I Rusli Habibie tidak meyinggungnya. “Hanya ada beberapa persoalan di DPD II Kota, yang diselesaikan di tingkat DPD I Partai Golkar Gorontalo,” kilah Marten. Sisanya dalah persiapan jelang pilkada, serta arahan dari Ketua DPD I untuk peguatan kader, sekaligus menunggu putusan DPP terkait rekomendasi calon golkar.

Lain lagi tanggapan yang diungkapkan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Gorontalo Fedriyanto Koniyo, juga Ketua DPRD Kota Gorontalo. Bahwa dirinya tetap akan patuh terhadap, mekanisme partai sampai dengan saat ini masih berjalan. Katanya, jika memang sesuai hasil Musyawarah Daerah (Musda) sebelumnya lebih mengutamakan Marten mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Golkar. Maka dirinya dan semua kader, siap mendukung Marten sebagai calon dari Golkar.

Demikian pula sebaliknya, jika dirinya yang dipilih sebagai calon dari Golkar, maka semua kader wajib memberikan dukungan terhadapnya. “Terkecuali jika ada oknum kader tidak mengikuti mekanisme partai, maka pemberlakukan sanksi tegas harus dilaksanakan terhadap oknum kader tersebut. Contohnya pada Pilgub kemarin, dimana salah satu kader Golkar tak mengikuti aturan dan putusan partai, malah mendukung orang lain bukan kader yang ditunjuk DPP Golkar. Dan ini bagi saya potensi terjadi di Pilwako,” terangnya.(rg-62)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *