Temui Menteri Khofifah Indar Parawansa, RH Fokus Masalah Kemiskinan


Gubernur Rusli Habibie didampingi Ketua PKK, Kepala Bappeda dan Kadissos, menemui Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, (14/9) di Kantor Kemensos, Jakarta. (f.didin)

RadarGorontalo.com – Masalah kemiskinan menjadi sorotan publik selama pemerintahan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Turun naiknya angka kemiskinan, tak jarang dijadikan isu politik demi meraih simpati masyarakat pemilih di Pilgub diawal 2017 kemarin. Namun Rusli sama sekali tidak marah dengan kritikan tersebut, malah dia menantang kalau ada yang lebih hebat darinya, ayo sama-sama memecahkan masalah kemiskinan di Provinsi Gorontalo. “Jangan hanya pintar mengkritik, tapi mana solusi, kalau ada saya tunggu,” tantang Rusli Habibie, usai bertemu Menteri Sosial (Mensos) RI Khofifah Indar Parawansa, (14/9) di Kantor Kemensos, Jakarta, membicarakan tentang masalah kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Nontje Lakadjo menjelaskan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sangat merespon segala upaya yang dilakukan Gubernur Gorontalo. Menurutnya gubernur Rusli Habibie sangat serius dalam penanggulangan kemiskinan, apalagi banyak program Pemprov Gorontalo yang pro pada rakyat, sebagaimana dipapar oleh Gubernur secara singkat dihadapan Menteri Sosial, antara lain empat program unggulan di periode pertama, serta tambahan empat program unggulan diperiode ke dua. “Ibu Menteri sangat merespon 8 program pak Gubernur. Ibu Menteri melihat upaya yang dilakukan gubernur sangat berpihak pada penanggulangan kemiskinan di daerah, dengan memfokuskan program ke desa-desa,” kata Nontje.

Dipertemuan itu, Gubernur juga meminta kepada Mensos agar dapat menambah alokasi program keluarga harapan (PKH) dan tambahan jatah beras keluarga sejahtera (Rastra), termasuk penambahan pembangunan kawasan adat terpencil (KAT) di wilayah Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan itu, Mensos menyampaikan jika untuk penanggulangan kemiskinan agar Pemprov memaksimalkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). TKPK harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, terutama terkait mensinergikan data kemiskinan khususnya program-program penanggulangan kemiskinan seperti PKH, Rastra dan program Jamkesmas. (RG)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *