Stop Reklamasi..! Dalam Penggodokan

Kunjungan lapangan jajaran Pansus Ranperda RZWP3K di sebuah aktivitas reklamasi, yang notabene bakal menjadi salah satu payung hukum dari aktivitas tersebut. (foto: ayi/RG-2018)

RadarGorontalo.com – Semua kegiatan reklamasi atau pembangunan yang berorientasi pada perluasan wilayah daratan dari setiap garis atau bibir pantai di semua wilayah hukum se provinsi Gorontalo, diharapkan untuk sementara dihentikan. Karena saat ini, DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo, tengah menyusun dan menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Yang didalamnya mengatur kewenangan pengelolaan termasuk perizinan dari setiap aktivitas yang ketentuannya diukur dari garis pantai di daratan, hingga sejauh 12 mil ke lepas pantai, oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Gorontalo. Yang itu artinya, setiap pengelolaan wilayah perairan di provinsi Gorontalo, dibawah 12 mil, termasuk aktivitas reklamasi, harus atas persetujuan Pemprov Gorontalo.

Hal itu ditegaskan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RZWP3K, Helmi Adam Nento, didampingi jajaran keanggotaan Pansus-nya, saat mendapati adanya aktivitas pembuatan reklamasi dari salah satu perusahaan di sebuah wilayah pesisir di kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Rabu (11/4). “Olehnya, reklamasi di kawasan tersebut, kami mintakan untuk sementara dihentikan. Begitu juga, bila ada kegiatan reklamasi di kawasan wilayah-wilayah pesisir lainnya di provinsi Gorontalo.

Karena, kegiatan reklamasi ini, turut termasuk dalam penggodokan Ranperda RZWP3K, yang harus membekali izin pengelolaannya dari Pemprov Gorontalo,” jelas Helmi Adam. “Artinya, segala kegiatan yang telah masuk di wilayah perairan, termasuk aktivitas di wilayah-wilayah perairan dari pulau-pulau yang tersebar di wilayah hukum provinsi Gorontalo, hingga sejauh 12 mil dari garis pantai. Itu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, sudah akan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sementara, aktivitas di daratan dari setiap wilayah pesisir dan pulau-pulau tersebut, masih tetap kewenangan kabupaten/kota.” imbuh Ketua Fraksi PKS di Deprov Gorontalo ini. “Jadi, untuk kelanjutan dari setiap aktivitas reklamasi itu, nantinya kami harapkan menyesuaikan aturannya, dengan hasil dari penggodokan Ranperda menjadi Perda itu nanti, hingga membekali Pergub-nya (Peraturan Gubernur),” harap dia, diamini jajaran Pansusnya. (rg-28)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *