Soal Pelepasan Aset, Dekot Gorontalo Siap Diperiksa KPK

RadarGorontalo.com – Beredar kabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendatangi para legislator Andalas. Kedatangan mereka, dalam rangka mendapatkan keterangan seputar pelepasan aset 29 rumah dinas oleh pemerintah Kota, periode 2008 – 2013 silam. Ketua DPRD Kota Gorontalo Fedriyanto Koniyo pun menyambut dengan tangan terbuka, dan pihaknya siap memberikan keterangan yang dimaksud.

“Jika KPK RI akan melakukan itu, tidak masalah bagi kami sebagai lembaga legislatif, yang tak lain merupakan mitra kerja dari Pemerintah Kota Gorontalo. Negara ini, adalah negara hukum. Semua lembaga hukum berhak melakukan berbagai upaya hukum, termasuk KPK RI. Jangankan hal seperti ini, ada hal-hal yang berkaitan dengan kriminal umum, kami pun dipanggil dan kami siap. Kan sebagai warga negara yang baik, harus bisa membantu memberikan fasilitasi, atas apa yang diminta oleh aparat penegak hukum,” ujar Ketua DPRD Kota Gorontalo Fedriyanto Koniyo, Senin (25/06), di ruang kerjanya.

Secara rinci Ketua DPRD Kota Gorontalo Fedriyanto Koniyo menjelaskan, persoalan pelepasan 29 aset daerah ini terungkap, saat KPK RI melayangkan surat pada Walikota Gorontalo periode tahun 2008-2013. Dimana sepengetahuan Fendriyanto, isi surat itu berisi pembatalan atas dum 29 rumah dinas tersebut. “Saya ketahui, pembatalan itu sudah dilakukan pimpinan DPRD Kota Gorontalo yang saat itu dipimpin oleh Pak Fikram Salilama, yakni pembatalan atas SK persetujuan dum 29 Rudis ini. Hal ini dilakukan, karena dalam ketentuan perundang-undangan, persetujuan itu harus ada persetujuan dari DPRD, kalau misalnya ada pengalihan aset pada perorangan atau pihak ke tiga. Sayangnya, secara fakta administratif hal itu tidak terpenuhi. Dan telah menjadi bagian yang melanggar ketentuan perundang-undangan,” terang Fedriyanto Koniyo.

Lanjut masih Fedriyanto Koniyo mengatakan, saat dirinya resmi dilantik dan memimpin DPRD Kota Gorontalo di tahun 2014 silam. Untuk menindak lanjuti perkara ini, pihaknya membentu Panitia Kerja (Panja) untuk menelusuri aset-aset daerah yang bisa diselamatkan. Yang kemudian agar segera dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, termasuk merekomendasikan pada Inspektorat Kota Gorontalo. “Namun kami belum mengerti secara hukum, sampai permasalahan ini sampai ke KPK RI. Dan sampai dengan saat ini, kamu belum mendengar gaungnya lanjutan dari peroses permasalahan ini. Dan disaat itu pula, secara internal saya sempat memanggil Inspektorat Kota Gorontalo, untuk diminta melakukan perhitungan kembali aset daerah, dengan berkoordinasi dengan BPK RI Gorontalo,” tutur Fedriyanto Koniyo.(rg-62)

Share

Comments

comments

One thought on “Soal Pelepasan Aset, Dekot Gorontalo Siap Diperiksa KPK

  • 29 June 2018 at 15:00
    Permalink

    Tanya sama Dambea itu. Salah satu aset Rudis yg dilepas Pemkot (2008-2013) beralamat di jl. Ahmad Yani samping Bank Danamon skrg sudah jadi Penginapan (Homestay).

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.