Soal Dugaan Oknum Caleg Palsukan Dokumen, Parpol Tidak Jujur

RadarGorontalo.com – Terkait lolosnya oknum Aleg PKB dalam daftar calon tetap (DCT) yang kemudian menjadi tersangka dugaan pemalsuan dokumen, Ketua KPU Boalemo Aasra Djibu justru balik menuding, itu terjadi karena ketidak jujuran dari pihak partai politik sendiri. Saat KPU meminta klarifikasi dari parpol bersangkutan, malah dijawab bahwa semua berkas sudah sesuai aturan.

Saat ditemui Radar Gorontalo, Senin (22/10) kemarin, Asra menegaskan kalau pihaknya sudah bekerja sesusai prosedur. Bahkan, pihaknya tidak mau ambil pusing soal isu-isu miring yang dialamatkan ke penyelenggara pemilu, terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen itu. “Langkah yang kita laksanakan saat ini kita sedang menunggu proses yang berjalan di pihak kepolisian, juga menunggu rekomendasi Bawaslu. Yang jelas semua ini sudah sesuai dengan aturan, soal isu yang diluar berkembang itu terserah mereka,” ungkapnya

Asra menjelaskan, masalah timbul akibat ketidak jujuran pihak parpol, saat KPU datang untuk mengklarifikasi soal dugaan pemalsuan dokumen tersebut. “Ketika aduan masuk, kita sudah meminta klarifikasi dari parpol. Sebenarnya kalau partai politik mau jujur ke kita, maka masih ada waktu untuk mengganti calon. Tapi mereka membalas dengan mengatakan mereka sudah memasukan dokumen sesuai aturan. Terkait pemalsuan dokumen, KPU tidak berwenang menentukan palsu dan tidaknya dokumen yang dimasukan ke kami,” terang Ketua KPU Boalemo.

Seperti diketahui bahwa oknum Caleg PKB dengan insial ABG yang diduga melakukan pemalsuan dokumen, kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polres Boalemo sejak tanggal 9 Oktober. Meski demikian , Amir Koem selaku ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi apapun terhadap KPU atas kasus ini. “Sampai saat ini kami belum meberikan rekomendasi apapun kepada KPU, karena yang namanya teguran itu diberikan ketika ada pelanggaran administrasi. Ini kan masih akan berkembang,” terang Amir.

Sementara itu, menurut Muh. Arafah. S.H, M.H, selaku akademisi di salah satu Universitas di Kabupaten Boalemo, dirinya menganggap penetapan status tersangka terhadap salah satu calon tersebut tidak melanggar aturan dan hak dari calon yang bersangkutan. “Penetapan tersangka ini tidak melanggar aturan, karena dia masih sah mencalonkan sesuai kompetensinya, sebab ini belum ada putusan hukum yang mengikat,” pungkasnya. (RG-45)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.