Sidang Etik KPU Boalemo, Tak Dihadiri Penggugat

RadarGorontalo.com – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo, yang melakukan pencoretan terhadap salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo, berujung pada laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Alhasil, dugaan kode etik tersebut Jum’at, (10/3) kemarin telah disidangkan langsung oleh DKPP yang dilaksanakan di Bawaslu Provinsi Gorontalo. Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, bertindak selaku hakim sidang dalam persidangan dugaan pelanggaran kode etik itu. Dalam persidangan etik tersebut dengan agenda pembacaan dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU Boalemo, melalui kuasa hukum pasangan Rum Pagau-Lahmudin Hambali (PAHAM).

Namun sayang dalam sidang yang belangsung tertutup itu, tidak dihadiri oleh pihak penggugat dalam hal ini Pasangan PAHAM. Padahal sudah diberikan batas waktu yang telah ditentukan, namun psangan PAHM tak kunjung hadir, sehingga sidang itu cepat ditutup.

Ketua KPU Boalemo Amir DJ. Koem, selaku tergugat menjelaskan sidang dugaan pelanggaran kode etik itu, telah ditunda. Karena pihak tergugat tidak menghadiri proses persidangan yang dilaksanakan DKPP. “Kami juga akan menunggu jadwal persidangan kembali, seperti yang disampaikan majelis hakim,” ujarnya.

Disamping itu juga, kuasa hukum pasangan PAHAM Sugihartono, tidak mempersoalkan proses persidangan yang telah ditutup. Namun pihaknya masih akan menyurati kembali DKPP, untuk permintaan penjadwalan kembali untuk sidang kode etik. Dijelaskannya, proses persidangan itu juga hanya sebatas pembacaan gugatan. Nanti pada proses persidangan nanti, kami akan buktikan gugatan kami ini,” ketusnya.

Sementara itu Anggota DKPP RI Nur Hidayat Sardini, mengatakan belum bisa memastikan jika kembali menjadwalkan sidang kode etik KPU Boalemo. Pasalnya, penjadwalan kembali harus melalui rapat pleno di internalnya DKPP. Menurutnya juga, sengaja sidang yang dilaksanakan itu berlangsung tertutup, karena agenda pembacaan pembelaan dari pihak penggugat yang telah dicoret oleh KPU Boalemo. “Intinya dalam persidangan ini, jika sudah diagendakan ya harus dihadiri,” urainya.

Secara pribadi Nur Hidayat Sardini, berharap agar sidang kode etik ini, akan kembali dijadwalkan namun semua itu tergantung keputusan bersama melalui rapat pleno DKPP.

Sebelumnya KPU Boalemo, dilaporkan pihak penggugat ke DKPP karena dinilai mengambil keputusan hanya sepihak, dengan menunda debat kandidat tanpa ada landasan yang tepat. Begitu juga dengan pencoretan paket PAHAM dari peserta Pilkada, dengan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA), namun tidak menunjukan sikap komperatif bahkan terkesan menutup diri. Parahnya lagi mengeluarkan keputusan pencoretan PAHAM tidak melalui koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Boalemo. (rg-60)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.