Serambi Madinah, Diperdakan atau Ganti Saja

Focus Group Discussion (FGD) model kepemimpinan pada lembaga pemerintah, antara para peneliti dari Universitas Indonesia dengan para tokoh Gorontalo di UNG, kemarin. (foto: hms UNG)

RadarGorontalo.com – Klaim akan bumi Serambi Madinah di provinsi Gorontalo, yang banyak disuarakan, tidak saja oleh unsur pimpinan daerah, namun juga telah menjadi kebanggaan tersendiri bagi segelintir kelompok masyarakat di provinsi ke 32 di Indonesia ini. Nampaknya harus menyita perhatian para pemangku kepentingan, apakah sudah saatnya harus di Perda-kan. Atau ditiadakan atau diganti saja dengan slogan lagi. Alasannya, karena dalam perwujudan atau realisasi sosial masyarakat di lingkup masyarakatnya sendiri, sampai saat ini, tidak menampakan hal itu. Tak heran, hal itu turut berkembang menjadi topik menarik yang dibahas dalam Fokus Grup Discussion (FGD) tentang model kepemimpinan pada lembaga pemerintahan, bertajuk ‘Revitalisasi Kearifan Lokal atas Penerapan UU Otonomi Daerah nomor 9 tahun 2015. Yang penelitiannya dilakukan oleh para akademisi dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (UI), sejak Sabtu (7/7), di Gorontalo. Yang pada sesi FGD Senin (9/7) kemarin, turut dikupas dengan dihadiri oleh para tokoh, seperti dari kalangan akademisi Prof. Nani Tuloli, Wakil Rektor I UNG, Prof. Mahludin Baruadi, Ketua Dewan Adat Gorontalo, Karim Pateda, dan sebagainya.

Dimana, pada sesi terkait slogan Serambi Madinah ini, para peneliti dari Akademisi UI yang dikoordinir langsung oleh DR. Adrianus LG Waworuntu ini, mengaku tertarik, kesamaan atau kemiripannya dengan slogan Serambi Makkah di Daerah Istimewa Aceh. Olehnya, mereka sempat menanyakan, apakah dukungan penerapan dari slogan Serambi Madinah di provinsi Gorontalo ini, sudah diterapkan seperti dalam bentuk Perda Syariah seperti di Aceh?

Menjawab hal ini, para tokoh akademisi dan adat Gorontalo, baik Nani Tuloli dan Karim Pateda, mengaku slogan tersebut, belum sepenuhnya terakomodir dalam Perda maupun tatanan norma-norma kesusilaan yang harus menjadi pegangan setiap masyarakat di provinsi Gorontalo. Bahkan, diakui oleh Ketua Dewan Adat Gorontalo, Karim Pateda sendiri, masih banyak pemandangan para wanita di provinsi Gorontalo, yang berbusana minim, kerap terlihat di kawasan-kawasan pertokoan. “Olehnya, kami dari Dewan Adat senantiasa berharap, hal ini lebih dibenahi pemerintah, dengan menerapkan aturan yang benar-benar menjadikan slogan Serambi Madinah, ada di provinsi Gorontalo. Kami dari Dewan Adat bersedia untuk duduk bersama, untuk menciptakan kondisi seperti itu,” ujar Karim Pateda.

Menariknya, dari sesi lain di FGD tersebut, para peneliti dari UI mengaku takjub dan tertarik akan fungsi dan peran, serta penerapan adat dan budaya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan, pada model kepemimpinan daerah, baik dari jenjang Gubernur, Bupati/Walikota, hingga di aparat desa/kelurahan, bahkan di masyarakat banyak. Mulai dari tata cara peradatan pemimpin daerah baru. Hingga pada komposisi menempatkan posisi dan keberadaan adat dan budaya Gorontalo, meski berbeda bahasa-nya dalam naungan U Duluwo Limo Lo Pohalaa (dua kerajaan mengayomi lima kerajaan kecil), menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam menekuni aktivitas keseharian masyarakat se provinsi Gorontalo. “Buktinya, di perhelatan Pilkada Serentak untuk Pilwako Kota Gorontalo dan Pilkada Gorontalo Utara baru-baru ini, meski ada keributan kecil maupun besar di tingkat elit parpol, calon kepala daerah dan para Tim Sukses-nya masing-masing, itu tidak akan berdampak pada kerukunan masyarakat di tingkat bawah. Mereka biasa-biasa saja, karena merasa di ikat oleh tali persaudaraan dalam lingkup adat dan budaya, yang tersebar semua wilayah se provinsi Gorontalo ini,” ujar Prof. Nani, dan Prof. Baruadi, senada. “Tidak hanya itu, dalam lingkup yang paling kecil saja. Seperti jika ada tamu bertandang ke rumah, yang tidak dikenal sekalipun, mayoritas masyarakat Gorontalo akan berupaya melayani, hingga sampai menyajikan makanan dan minuman ala kadarnya.” pungkas keduanya. (ay1/rg)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.