Sengketa Pilgub, Salah Putus Blunder !!!

Gugatan Bisa Berujung ke DKPP dan PTUN

RadarGorontalo.com – Putusan Bawaslu, menentukan nasib seluruh pasangan calon. Apapun putusannya, persoalan sengketa ini tetap akan berlanjut ke PTUN dan DKPP. Putusan terhadap gugatan tiga pasangan calon yang akan digelar hari ini, juga akan menentukan nasib Bawaslu sendiri, dan bukan tidak mungkin terkait juga dengan KPU.

Putusan yang akan diambil Bawaslu hari ini, rencananya akan digelar pukul 16.00 Wita. putusan Selasa hari ini, kuasa hukum dari masing-masing pasangan calon pun angkat bicara. Seperti disampaikan Abdullah kuasa hukum Rusli Habibie – Idris Rahim (NKRI), Senin (7/11) kemarin. Menurutnya, pihaknya akan bertahan pada argumentasi maupun bukti dalam persidangan. Menurutnya, lolosnya Adhan Dambea sebagai calon tetap menyalahi ketentuan. Dimana kata Abdullah, legalisir Ijazah SMA, yang telah dibatalkan Diknas Provinsi Sulawesi Utara, terjadi saat proses verifikasi administrasi sudah selesai. Namun, dalam pleno penetapan, tetap diloloskan KPU. Lagi menurut Abdullah, soal Surat Keterangan Tamat (SKT) Sekolah Dasar (SD) atas nama Adhan Dambea, sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), dan tentunya keputusan itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Sementara dalam pembelaannya, terkait gugatan pasangan HATI, menurut Abdullah, acuan yang digunakan oleh pemohon untuk mengajukan gugatannya ke Bawaslu, saat ini persoalan tersebut sementara diproses di Mahkamah Konstitusi (MK), dengan nomor register perkara 71/PUU/XIV/2016. “Mereka tidak bisa mempersoalkan status narapidana Rusli Habibie, jika mereka memaksakan kehendak itu, maka secara mutatis mutatindis, pemohon mempersoalkan peraturan KPU No 9 tahun 2016 yang menjadi acuan KPU meloloskan pasnagan calon NKRI sebagai calon Gubernur Gorontalo,” ketus Dorel Amir, yang juga kuasa hukum NKRI.

Dorel, menilai jika penetapan NKRI disoal, tentunya mempersoalkan PKPU juga. jika ingin mempersoalkan PKPU tentunya harus melalui Mahkamah Agung (MA), bukan Bawaslu. “Salah alamat itu,” ungkapnya. Terkait laporan ZIHAD yang mempersoakan lolosnya Rusli Habibie, dalam eksepsi tim hukum NKRI menjelaskan pemohon terbukti tidak memiliki kedudukan hukum, karena sesuai peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2015 pasal 4 huruf b, yang bisa mengajukan gugatan itu adalah pasangan calon atau partai politik atau gabungan. Sementara laporan ZIHAD hanya ditandatangai oleh Ketua Hanura Nixon Ahmad, tanpa ada tandatangan Sekretaris Hanura, PKS hanya Ketuanya Adnan Entengo, tanpa sekretaris juga, sedangkan PAN tanpa ditandatangani ketua karena dilaporan tersebut hanya sekretaris Samsudin Tuli. “Pemohon dalam pengajuan sengketa tidak memiliki kewenangan untuk melimpahkan hak hukum mewakili partai di dalam pengadilan,” ungkap Mey Kamaru.

Terpisah, kuasa hukum Hana Hasanah – Tonny Junus (HATI) Imran Mahfudi, mengatakan selama proses persidangan berlangsung pihaknya menyimpulkan beberapa point penting, seperti persoalan kedua pasangan calon NKRI dan ZIHAD, yang dianggap sesuai dengan kaca mata hukum tidak layak diloloskan. “Kedua pasangan calon itu tidak bisa diloloskan, seharusnya KPU mengacu pada PKPU nomor 9 tahun 2016,” urainya. Sementara surat dari media massa terkait pengumuman status calon sebagai seorang terpidana, dan menyerahkan salinan putusan tidak dilakukan oleh paslon NKRI.

Disamping itu, persoalan ijazah Adhan Dambea, menjadi sorotan kuasa hukum HATI. Menurutnya, dalam persidangan, saksi yang dihadirkan oleh termohon dalam hal ini Kabag Hukum KPU Provinsi Gorontalo, mengaku bahwa legalisir yang dimasukkan oleh Adhan Dambea adalah legalisir yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Diknas Sulut. “Kita tunggu saja, apakah Bawaslu bisa mengeluarkan putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Lain Lagi dengan pasangan Zainudin Hasan – Adhan Dambea (ZIHAD). Lewat kuasa hukumnya Bahtin Tomayahu mengatakan, gugatan HATI dan NKRI yang mempersoalkan ijazah Adhan Dambea, dirinya tetap pada pendirian sebelumnya yaitu menolak atas apa yang dilaporkan kedua pasangan calon itu. Menurutnya, gugatan itu tak berdasar, dan tak memahami putusan PTTUN Nomor 18, saat sengketa Pilwako Gorontalo tahun lalu. Sesuai putusan PTUN nomor 18 yang dibahas adalah persoalan legalisir dari SKT Adhan Dambea, sementara untuk SKT milik Adhan Dambea tetap dinyatakan sah.

Disisi lain, KPU berpandangan lain atas seluruh gugatan yang disampaikan oleh semua pemohon kepada Bawaslu. Karena salah seorang komisioner KPU Provinsi Gorontalo Ahmad Abdullah, saat dihubungi kemarin, menegaskan sebagai penyelenggara Pilkada Gorontalo, komisioner KPU telah mengambil seluruh keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan kata Ahmad, setiap keputusan yang diambil KPU terhadap penetapan pasangan calon, tidak luput dari hasil konsultasi dengan KPU RI. “Disamping kita melakukan konsultasi dan koordinasi, tentunya kita juga tetap mengacu pada PKPU,” tegasnya.

Menanggapi sikap ketiga pasangan calon itu, Bawaslu Provinsi Gorontalo enggan berkomentar banyak. Menurut Ketua Bawaslu Siti Haslina Said, belum lama ini, pihak Bawaslu belum bisa memberikan kesimpulan terkait hasil persidangan. Haslina mengaku masih akan mengkaji lebih mendalam terhadap seluruh kesimpulan yang dimasukkan pemohon dan termohon. “Lebih jelasnya kita akan melaksanakan rapat pleno tebuka terhadap hasil sidang musyawarah, yang akan kita gelar besok (hari ini-red),” urainya. Menariknya lagi, ketiga pasangan calon, menantang Bawaslu, untuk mengambil keputusan pada hari ini.(rg-60)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *