Selisih Kemenangan diatas 2 Pesen, Tak Bisa Digugat

ilustrasi (Anwart/RG)

RadarGorontalo.com – Kemenangan Marten Taha – Ryan Kono (MATAHARI) di Kota Gorontalo dan Indra Yasnin – Thariq Modanggu (IQRA) di Gorut, sepertinya sulit digugat ke Mahkamah Konstitusi, bahkan mungkin ditolak. Selisih rata-rata diatas dua persen, membuat penggugat sepertinya hanya bisa berharap di laporan di tingkatan panwaslu.

Sesuai UU nomor 8 tahun 2015 pasal 158 yang berbunyi, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota. Artinya, jika dibawah dari itu gugatannya tidak akan disidangkan oleh MK.

di Kota Gorontalo sendiri, pasangan Marten Taha – Riyan Kono menang dengan persentase 41,20 persen dengan perolehan suara 42.656, atau selisih sekitar 6 persen lebih dari peraih suara terbanyak kedua Adhan Dambea – Hardi Hemeto yang meraih suara 37.366 suara atau 36,09 persen. Sedangkan di Gorontalo Utara Indra Yasin – Thariq Modanggu unggul dengan 43,74 persen atau 31.466 suara. Selisih suara lebih dari 10 persen dibanding pasangan kedua terbanyak yakni Roni Imran – Ismail Patamani (NKRI) dengan 32,18 persen atau 23.151 suara.

Feldy Taha selaku kuasa hukum dari pasangan MATAHARI menuturkan, “Soal niat dari pada PH paslon nomor 1, kami tentunya memberikan apresiasi tinggi. Karena dilakukan dengan cara edukatif, atau jalan keluar yang sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku,” ujar Feldy, yang ditemui Kamis (28/6).

hanya saja, dalam melakukan gugatan tersebut ke MK RI, khususnya pada sengketa Pilkada, masyarakat perlu tahu bahwa, sesuai dengan Pasal 158 UU nomor 8 tahun 2015, tentang sengketa pilkada, penggugat wajib memenuhi empat syarat dari pasal tersebut.

Pertama, untuk daerah dengan penduduk kurang dari 250 jiwa, maka minimal pihak penggugat harus memiliki selisih dua persen perolehan suara dari paslon pemenang Pilkada. “Bila salah satu dari empat syarat ini tidak terpenuhi, sesuai dengan pasal tadi, maka tentu gugatan itu akan di tolak MK RI. Namun demikian, kami tim hukum MATAHARI mendukung upaya tim hukum dari paslon yang menggugat ke MK,” tutur Feldy.(rg-62)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.