Selamatkan Kantor DPP, PKS Gorontalo Bantu Rp 1 Miliar

MPW PKS Helmi Adam bersama Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua DPD PKS Adnan Entengo

RadarGorontalo.com– Perseteruan antara wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Fahri Hamzah dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menjadi topik pembahasan di Gorontalo.

Karena kedua tokoh ini mengunjungi Gorontalo, dalam waktu yang berdekatan. Menariknya adalah ancaman Fahri Hamzah yang akan menyita kantor DPP jika PKS tak membayar denda Rp 30 Miliar.

PKS Gorontalo pun bereaksi, dengan menyiapkan sumbangan dana untuk DPP PKS sebesar Rp 1 Miliar. Fahri Hamzah datang ke Gorontalo pada Ahad, 10 Februari 2019, sebagai pembina Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi), untuk mendeklarasikan Garbi Gorontalo.

Dan juga melakukan orasi kebangsaan. Salah satu yang menjadi pertanyaan dari para anggota Garbi saat itu adalah bagiamana perseteruan antara Fahri Hamzah dan PKS.

Dan dihadapan para pengurus Garbi, Farhi menyampaikan bahwa, perseteruannya dengan PKS sudah dibuktikan di pengadilan. “Saat di sidang di pengadilan, lawyer dari PKS selalu mengatakan keputusan partai, tapi lawyer saya mengatakan berdasarkan dengan undang-undang, sehingga hakim memenangkan saya,” ujarnya.

Bahkan Fahri mengatakan, dengan secara terpaksa dirinya akan menyita kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS kalau tidak membayar denda sebesar Rp. 30 Miliar.

“Kalau tidak bayar terpaksa gedung kantornya saya sita,” ujar Fahri. Pernyataan dari Fahri tersebut, tentunya membuat kader PKS sangat berang. Kedatangan dari presiden PKS, Sohibul Iman ke Gorontalo, pada Senin (11/2), membuat kader PKS kembali bersemangat.

Kedatangan dari Sohibul Iman tersebut memang untuk melakukan berbagai agenda, salah satunya adalah dengan konsolidasi internal, dan juga mengunjungi media Rakyat Gorontalo (INN Grup).

Di media Rakyat Gorontalo, Sohibul Iman menyampaikan bahwa, sampai dengan saat ini adalah PKS melihat ada kejanggalan yang dilakukan oleh PN. “Putusan sela di bacakan, ketika kami belum melaksanakan pembeleaan, atau eksepsi.

Tapi anehnya hakim sudah membaca putusan sela, dan mengatakan bahwa setelah mendengarkan pembelaan. Kami ini yang bersengketa tidak pernah dimintakan untuk pembelaan.

Inilah yang kemudian kita adukan ke Komisi Yudisial (KY),” ujar Sohibul Iman. Dirinya juga menambahkan bahwa, seharusnya masalah antara PKS dan Fahri Hamzah ini, diselesaikan lewat mekanisme partai.

“Ini kan ranahnya partai, tapi kenapa sudah masuk ke perdata,” katanya. Apalagi sampai dengan memutuskan untuk denda pada PKS sebesar Rp. 30 Milyar.

Mendengar hal tersebut, ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS, Helmi Adam Nento menyampaikan bahwa Rp 30 Miliiar kecil bagi PKS, bahkan PKS Gorontalo siap sumbang Rp. 1 Miliar.

“Kita dari PKS Gorontalo siap sumbangkan Rp 1 Miliar untuk DPP PKS,” kata Helmi yang juga sebagai ketua fraksi PKS DPRD Provinsi Gorontalo ini. Mendengar pernyataan dari Helmi, Sohibul menyampaikan bahwa, saat mengetahui akan ada denda tersebut.

Maka kader-kader di berbagai daerah sudah siap untuk membantu DPP PKS, tapi tentunya dengan melihat dulu putusannya. “Daerah-daerah sudah siap, buktinya Gorontalo saja bisa Rp 1 Miliiar, bagiamana dengan daerah-daerah yang besar lainnya,” ujarnya. (*)

Share

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *