Sekolah, Bawa Kursi Sendiri ?

Tampak sebagian siswa diduga terpaksa menggunakan kursi plastik karena kekurangan bangku sekolah. (f.doc/ortu siswa)

RadarGorontalo.com – Pernyataan Ombudsman, bahwa perilaku pungutan liar (Pungli) sering ditemui di lingkungan pendidikan, ternyata benar. Salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato misalnya. Alih-alih minta dibawakan kerajinan tangan, ternyata yang diminta adalah kursi plastik untuk mengisi kekosongan kursi dalam kelas, yang rata-rata sudah rusak. Permintaan sekolah inipun, diprotes orang tua yang menganggap itu adalah pungutan liar. Sebelumnya, Ombudsman menyaksikan pengembalikan pungli dari sekolah kepada orang tua siswa, di salah satu sekolah di Kota Gorontalo.

“siswa dimintakan kerajinan tangan, namun yang terjadi justru kerajinan tangan yang dimaksud adalah alat kebersihan berupa sapu lidi, sapu ijuk bahkan sapu lantai yang terbuat dari plastik. Hal ini tentulah tidak sesuai dengan maksud dan makna dari kerajinan tangan. Hal itu pun merupakan pelanggaran Bab V A ayat 5 huruf e Juknis BOS 2016 ataupun Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015,” ungkap Adrian salah satu orang tua siswa, kepada RADAR Gorontalo.

Tak hanya itu, orang tua yang lain, terpaksa membawa kursi plastik dari rumah. Karena, kasian dengan anaknya yang harus duduk dilantai, atau duduk berdempetan dengan teman yang lain, akibat kursi di kelas kurang. “Kejadian kekurangan kursi ini seharusnya tidak terjadi. Terus, dikemanakan dana BOS?” ketusnya lagi, sembari menambahkan, tidak ada pemberitahuan atau rapat dengan orang tua terkait kegiatan atau pembangunan di sekolah. Adrian pun meminta Satgas pungli yang baru dibentuk, untuk bisa menelusuri hal ini.

Ditempat terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Pohuwato, Abdullah Mile menegaskan, dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya di jenjang Sekolah Dasar (SD), jangan ada lagi pungutan dalam bentuk apapun dan dengan alasan pun. “Itu adalah edaran. Jangan ada permintaan yang aneh-aneh dari pihak sekolah terhadap orang tua siswa,” tegasnya, Senin (19/12).

Untuk permintaan sejumlah alat kebersihan tersebut, Abdullah Mile menyampaikan, bahwa pihaknya telah memanggil kepala sekolah yang bersangkutan. Menurut kepala sekolah, mereka hanya meminta anak-anak untuk membuat kerajinan tangan. “Dan yang diminta oleh pihak sekolah adalah bahan-bahan kerajinan tangan. Misalnya bikin apa dan bahannya apa, itu yang dibawa ke sekolah. Tapi anak-anak yang salah paham, mereka bawa bahan yang sudah jadi,” kata Abdullah Mile.
Kendati demikian, sambungnya, untuk mencegah terjadinya pungutan liar disetiap sekolah rencananya hari ini Dikbudpora akan menggelar rapat dengan seluruh Cabang Dinas Pendidikan yang akan dihadiri oleh Kepala Cabang Dinas dan bendaharanya untuk mempertegas lagi mengenai pungli.

Dikonfirmasi terpisah, Muntu A Suleman selaku Kepsek SDN 01 Duhiadaa membenarkan adanya kursi plastik yang dibawa oleh beberapa orang tua siswa. Sebab, beberapa ruang kelas masih dalam tahap pembangunan sehingga siswa kelas 1 dan 2 harus gantian untuk masuk kelas. Akan tetapi, soal kekurangan kursi itu akan diselesaikan oleh pihak sekolah.

Mengenai permintaan pihak sekolah untuk alat kebersihan kepada para siswa, kata Muntu, itu tidak benar. “Isu itu tidak benar sama sekali,” bantahnya. Muntu menjelaskan, sapu yang diminta oleh pihak sekolah hanyalah sebagai bentuk kerajinan tangan dan nilai tambah untuk mata pelajaran kesenian. Bahkan sapu itu pun sudah dikembalikan lagi ke masing-masing siswa. Ia sendiri sangat kecewa atas isu dan laporan salah satu orang tua siswa. Menurutnya, niat mereka hanya ingin mercerdaskan para siswa tapi dibalas dengan sikap orang tua siswa yang tidak pernah mendukung program sekolah. “Bahkan hanya permintaan kaleng bekas saja, itu diprotes oleh orang tua siswa,” sesalnya sembari menambahkan ia bersama seluruh guru mengancam akan pindah dari sekolah tersebut. (rg-58)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *