Rusli Tunda Tagihan 5 M

Gubernur Gorontalo Drs. Hi, Rusli Habibie M.Ap.
Gubernur Gorontalo Drs. Hi, Rusli Habibie M.Ap.

GORONTALO (RadarGorontalo.com) – Tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan, Gubernur Gorontalo Drs. Hi, Rusli Habibie M.Ap, menunda pembayaran tagihan pada BPJS Provinsi Gorontalo, yang mencapai Rp 5 Miliar. Bahkan ia mengundang pihak instansi terkait, masing-masing Dinas Sosial, Capil dan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, untuk melakukan verifikasi data warga yang memiliki kartu BPJS secara akurat. Alhasil, dari penelusuran data yang dilakukan tiga instansi tersebut, ditemukan lebih dari 20 ribu jiwa memiliki kartu BPJS melebihi satu. “Contohnya di Kabupaten Boalemo yang memiliki jumlah penduduk 140 ribu, mulai dari yang miskin, kaya, nelayan hingga ASN. Namun setelah kami totalkan, yang memiliki kartu BPJS dan sejenisnya, sudah melebihi jumlah penduduk di Kabupaten Boalemo,”terang Rusli, saat memberikan sambutan pada acara Sarasehan BPJS Kesehatan, yang berlangsung di Ball Room Hotel Maqna Kota Gorontalo Rabu (01/06). Intruksi verifikasi data ini, Rusli tujukan pada semua instansi terkait se Kabupaten dan Kota se Provinsi Gorontalo. Kemudian ia menegaskan, data yang diverifikasi tersebut harus tepat akurat sesuai dengan jumlah penduduk, yang ada dimasing-masing daerah. Dan tanpa menunggu lama, Rabu kemarin juga pihaknya telah menurunkan tim khusus untuk melaksanakan instruksinya tadi, yang saat ini masih di Kabupaten Boalemo.

Rusli juga mempersoalkan pelayanan BPJS yang sering menjadi keluhaan masyarakat. Bahkan ada yang lebih memilih JAMKESTA dibandingkan Kartu Indonsia Sehat (KIS). “Menurut masyarakat, mereka lebih nayaman menggunakan kartu JAMKESTA dibandingkan KIS. Keluhan ini saya terima dari masyarakat,” terang Rusli. Keluhan yang sering masuk menurut Rusli, adalah keterlambatan memasukan klaim BPJS, maka pihak BPJS tidak akan melayani warga tersebut. Sehingga persoalan seperti ini kembali membuat pihaknya harus turun tangan, mengantisipasi warga yang makin hari makin banyak mengeluhkan pelayanan tersebut. “Kalau terlambat atau surat yang dibawa warga sudah lewat jatuh tempo, maka BPJS tidak lagi melayani mereka. Sehingga kami dari Pemerintah Provinsi Gorontalo langsung mengantisipasi hal tersebut, dengan cara menganggarkan masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS dan sejenisnya, baik mereka yang menderita penyakit atau mejalani operasi,” ungkap Rusli, sembari mengatakan bahwa berapapun biayanya Pemprov siap menanggungnya.

Rusli berharap BPJS tak persulit masyarakat. Kasus lain juga ditemukan pihak Pemerintah, seperti seorang warga yang memiliki kartu BPJS, namun tetap saja disuruh untuk menebus obat di apotik yang ada di RSAS. Untuk menelusuri kasus tersebut, ia pun mengundang Walikota Gorontalo bersama Wakilnya dan Direktur RSAS untuk memastikan apakah hal itu benar adanya. Ternyata hasil penelusuran ini berbuah baik, dan salah satu akibat pihak RSAS melakukan tindakan seperti itu, karena saat itu RSAS tidak memilik pasokan obat-obatan. “Dan sesuai pernyataan Direktur RSAS pada saya, ternyata RSAS sudah BLU (Badan Layanan Umum) dan saat itu anggarannya masih dikelola oleh pemerintah. Dan kalau sudah BLU, harusnya uang itu mereka kelola sendiri, tidak boleh lagi dikembalikan ke kas daerah,” terang Rusli.

Sementara itu, Kepala BPJS Provinsi Gorontalo Gede Ridwan mengakui pelayanan BPJS masih lemah. Namun untuk kedepan pihaknya berjanji keluhan-keluhan masyarakat tidak terjadi lagi, sebab, pihaknya akan melakukan pembenahan agar pelayanan untuk masyarakat bisa maksimal. “Mengenai kepemilihan kartu ganda, kami akan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten-kota, melalui instansi terkait, agar data atau kepemilikan kartu BPJS sesuai dan tepat sasaran,” kata Gede Ridwan. (rg-62)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *