Ratusan Koperasi di Gorontalo Terancam Dibekukan

Konsultasi jajaran Komisi II Deprov Gorontalo di Kementerian Koperasi dan UMKM di Jakarta

RadarGorontalo.com – Sedikitnya, ada 107 koperasi yang tersebar di 6 kabupaten/kota se provinsi Gorontalo, terancam akan dibekukan operasionalnya, langsung oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) RI, menyusul sejumlah penilaian dan kepatutan akan sisi administrasi persyaratan berdirinya operasi tersebut, hingga pada bentuk pelayanan koperasi itu sendiri, kepada para anggotanya.

Hal itu terungkap, dalam agenda konsultasi yang dilakukan jajaran Komisi II DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo di Kementerian Koperasi dan UMKM RI di Jakarta, terkait kebutuhan akan koperasi perikanan untuk masyarakat nelayan, yang dikoordinir langsung oleh Wakil Ketua Deprov, Conny Gobel, rabu (12/04).

Dimana, dilansir dari data di Kemenkop-UMKM RI, untuk total seluruh koperasi di seluruh Indonesia, yang terancam akan dibekukan itu, berjumlah seribu lebih. “Adapun metode pembekuannya, akan disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, melalui Dinas Koperasi atau instansi kelembagaan terkait di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Tetapi nantinya, bagi pihak koperasi yang merasa tidak layak dibekukan, Kemenkop-UMKM memberikan waktu sanggahan atau keberatan selama 6 bulan, sebelum benar-benar dibekukan,” ujar Wakil Ketua Komisi II Deprov Gorontalo, Adriana Machmoed, mengutip apa yang disampaikan oleh pihak Kemenkop-UMKM RI itu, usai pertemuan bersama jajaran komisinya. “Dari sisi alasan bakal adanya pembekuan ke 107 koperasi di provinsi Gorontalo, dari seribu koperasi di seluruh Indonesia, dikarenakan tidak terpenuhinya sejumlah persyaratan dan ketentuan, akan legalitas sebuah koperasi tersebut. Seperti menyangkut ketiadaan akan akta notaris pendiriannya, dan sebagainya,” imbuh srikandi Partai Gerindra di Parlemen Puncak Botu ini.

KARTU NELAYAN

Sementara itu, menyangkut kebutuhan nelayan akan sebuah koperasi perikanan, seperti untuk mendapatkan program bantuan dari pemerintah, sesuai aturan dari Kemenkop-UMKM RI, diharuskan salah satu persyaratannya, para nelayan, baik secara berkelompok maupun orang per orang, agar membekali yang namanya Kartu Nelayan. Yang bisa diurus atau didapati di instansi/dinas terkait, di setiap kabupaten/kota se provinsi Gorontalo. “Tujuannya, tidak lain, agar segala bentuk program bantuan dari pemerintah, yang khusus diperuntukan bagi masyarakat nelayan ini, hanya diterima oleh mereka yang bergelut di aktivitasnya sebagai nelayan. Yang dibuktikan, misalnya, di KTP mereka (nelayan), benar-benar tertera status pekerjaannya sebagai nelayan,” terang Adriana. (rg-28)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.