Ratusan Honorer Kota Gorontalo Terancam Tak Digaji

RadarGorontalo.com – Belum juga dituai, sejumlah masalah sudah bermunculan. Iya, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2018 yang telah disahkan November kemarin, nampaknya mulai ricuh, meski baru di awal Januari. Seperti yang diungkap anggota badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Gorontalo, Hais K. Nusi, dimana tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) mulai mengkhianati persetujuan yang disahkan dalam paripurna APBD 2018.

Salah satunya anggaran honor. Dalam pembahasan anggaran, TAPD bersama Banggar bersepakat untuk menambah anggaran honor dari sebelumnya berjumlah 1.818 menjadi 2.000 honor. Kurang lebih ada 182 honor yang telah dianggarkan Banggar dan TAPD di 2018 selama 11 bulan. “Jika sampai TAPD tidak menjalankan kesepakatan ini, ataupun dialihkan ke hal-hal lain, maka anggaran itu kami anggap ilegal,” ungkap Hais.

Menurut Hais, jika ada mekanisme yang tidak dijalankan TAPD dikarenakan benturan hukum ataupun hal lain, harus diberitahukan ke DPRD. Sebab, DPRD adalah lembaga yang punya fungsi budgeting. “Tidak bisa seenaknya dong, karena anggaran ini disepakati bersama. Jika ada yang tidak dijalankan, jelas menjadi pertanyaan diinternal kami,” tandasnya. “Pada penunjukan plt Walikota nanti, hal pertama yang saya ingin sterilkan adalah ruangan sekda. Sebab tugas Sekda adalah menyampaikan hasil kesepakatan TAPD dan banggar ke Walikota,” timpalnya lagi.

Sementara itu, Sekda Ismail Madjid, ketika dikonfirmasi tidak berada ditempat. Sementara Walikota, Marten Taha dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Iksan Hakim disaat yang bersamaan sedang berada diluar daerah. Hanya saja, saat dihubungi via seluler, Sekda mengatakan akan mengklarifikasi masalah ini besokĀ  (red_hari ini). (rg-63)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *