Rahmijatie Sentil ‘Upah’ Tagana

rahmijatie-jahya
Rahmijatie Jahya foto bersama dengan BNPB dan Dirjen Jaminsos RI usai melaksanakan rapat

Rapat Dengan BNPB dan Dirjen Jaminsos RI

RadarGorontalo.com – Penanganan bencana yang terjadi diseluruh pelosok daerah di Indonesia mendapat perhatian serius dari komite II DPD-RI. Untuk mendapatkan gambaran lebih jauh laporan penangan bencana, Rabu (21/9) komite II rapat bersama dengan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial RI. Dalam pertemuan tersebut, membahas mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Momen tersebut mendapat perhatian serius dari senator asal Provinsi Gorontalo yang juga anggota komite II Rahmijatie Jahja, yang menyoroti sejumpah bencana terjadi di Indonesia. Diantaranya kebakaran hutan di kalimantan dan sumatra,2015 lalu yang berdampak buruk bagi masyarakat, yang menderita penyakit ISPA bahkan menelan korban jiwa. ” Yang harus dilakukan bukan saja menangani kebakaran. Tapi harus diusut penyebab kebakaran, karena sepertinya ada unsur kesengejaan, Ini harus diselidiki diseriusi. Pelakunya harus diadili, jika tidak akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia,” kata Rahmijatie.

Senator asal Gorontalo juga menyoroti soal perusakan lingkungan akibat tambang liar di Provinsi Gorontalo seperti di Kecamatan Tolangohula. ” Saya banyak penerima aduan langsung dari petani, menceritakan sawah sawah mereka gagal panen, karena diduga air yang mereka gunakan sudah tercemar. Padahal sawah sawah di wilayah tersebut menggantungkan nasibnya pada kondisi air sungai tersebut,’ ujar Rahmijatie.

Sehingga itu Rahmijatie mengusulkan, agar pemerintah memasukan pendidikan penanggulangan bencana dalam kurikulum sekolah. Ia menilai dengan kondisi alam dan cuaca seperti Indonesia, penting untuk memasukan pendidikan penanggulangan bencana sejak dini, agar ketika terjadi bencana yang tak terduga, masyarakat tidak panik karena sudah mengetahui cara menanggulangi ataupun meminimalisir korban bencana.

Ketua PGRI Kabupaten Gorontalo meminta secara khusus kepada Kementerian sosial agar dapat menaikkan Honor TAGANA. Mengingat tugas dan tanggung jawab yang mereka emban tidak sebanding dengan apa yang mereka terima, khususnya TAGANA yang ditugaskan di wilayah timur indonesia seperti Gorontalo.” Siaga setiap hari bukanlah perkara mudah. Oleh karena peningkatan kesejahteraan kepada TAGANA dan relawan sosial dapat direaslisasikan sesegera mungkin. ” Langsung ke Kepala BNPB saya minta agar mewujudkan pembangunan sistem peringatan bencana alam sebagai upaya deteksi dini di Gorontalo,serta kelengkapan seprti perahu karet, mobil operasional serta tenda khusus ibu menyusui,’ ini disampaikan langung Rahmijtie kepada kepala BNPB. Usulan Senator Gorontalo ini mendapat respon positif dari Kementerian dan BNPB yang saat itu berjanji akan langsung berkoordinasi dengan daerah.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat, mengungkapkan bahwa SDM TAGANA dan relawan sosial didaerah sangat siap untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan advokasi sosial lainnya, sehingga kementerian mendorong agar supaya koordinasi dan kerjasama antar stekeholder dapat dimaksimalkan , agar penanganan korban maupun upaya pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan baik.

Kepala BNPB Willem Rampangilei menggambarkan kondisi bencana bencana yang telah dan akan dihadapi oleh Indonesia. Terutama berkaitan erat dengan cuaca dan kondisi alam, 2015 terdapat 1.681 kejadian bencana di Indonesia, seperti banjir, longsor dan putting beliung yang sangat mendominasi. Belum lagi bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia, seperti pembukaan lahan dan hutan dengan cara membakar, yang berdampak fatal bagi masyarakat. Olehnya dalam RJMN 2015-2019 arah kebijakan penanggulangan bencana Indonesia adalah untuk mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. (RG-20)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *