Polemik Tunggakan Listrik Belum Hasilkan Keputusan

Puluhan masyarakat yang diduga mejadi korban dari pencopotan meteran listrik oleh PLN, saat mengikuti rapat paripurna di DPRD Kota Gorontalo Senin (03/10)
Puluhan masyarakat yang diduga mejadi korban dari pencopotan meteran listrik oleh PLN, saat mengikuti rapat paripurna di DPRD Kota Gorontalo Senin (03/10)

RadarGorontalo.com – Selama 5 jam DPRD Kota Gorontalo melakukan rapat dengan pendapat (RDP), tidak membuahkan hasil dengan pihak PLN Kota Gorontalo Senin, (3/9). Rapat gabungan komisi yang dimulai pukul 11.00 Wita dan berakhir pukul 15.00 wita, tidak menemukan kesepakatan antara masyarakat yang memiliki tunggakan listrik dengan PLN. Pasalnya rapat itu hanya dihadiri oleh Asisten Menager Pelayanan Pelanggan, yang notabenennya tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Hal ini sangat disayangkan pihak DPRD, yang seharusnya PLN Kota Gorontalo mengirim perwakilan yang bisa mengambil keputusan. Sehingga rapat tersebut hanya bisa melahirkan beberapa kesimpulan salah satunya pada rapat selanjutnya PLN harus mengirim perwakilan yang bisa mengambil keputusan, agar persoalan yang bisa menimbulkan konflik sosial ini ada kejelasan.

Ketua DPRD Kota Gorontalo Fedriyanto Koniyo, menegaskan pada prinsipnya persoalan ini, tidak adil bagi masyarakat. Karena terkesan PLN, hanya mengedepankan kepentingan sendiri tanpa melihat dampak yang terjadi pada masyarakat yang tinggal disekitar Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) Kota Gorontalo. “Bagi kami ini sangat tidak adli, dan pada rapat selanjutnya kami ingin PLN mengirim orang yang bisa mengambil keputusan,” tegasnya.

Dijelaskannya, PLN sangat menginginkan jika 28 rumah yang memiliki tunggakan, untuk mengganti meteran pasca bayar dengan meteran pra bayar, dengan syarat penggantian itu harus menandatangani surat pengakuan utang. Dari 28 rumah yang memiliki tunggakan, sudah 19 rumah yang sudah menandatangani surat itu, sementara 9 rumah lainya ngotot untuk tidak mendatangani. Itupun kata Fedriyanto, sesuai dengan pengakuan masyarakat dalam rapat bahwa mereka mendatangani surat itu dalam keadaan terpaksa. “Jika masyarakat ini tidak menandatangani surat pengakuan utang, maka arus listrik akan diputus dan itu dialami oleh 9 rumah lainya,” ujar politisi partai Golkar itu.

Disamping itu juga, Anggota DPRD Hais K. Nusi, sangat kecewa dengan kebijakan PLN yang hanya mengedepankan kepentingan sendiri, dimana Hais meminta sambil menunggu keputasan PLN dari pusat, terkait permintaan masyarakat untuk mengembalikan meteran pasca bayar. Namun hal itu tidak bisa dijawab pihak PLN, dengan alasan mereka tidak memiliki kewenangan untuk itu. “Ini sangat tidak rasional, mengapa kalian memiliki kewenangan untuk mengganti dan memutus arus listrik, sementara mengembalikan meteran sebelumnya dan menyambungkan kembali arus listrik yang sudah dicabut, tidak bisa dilakukan,” tegasnya dalam rapat dengar pendapat itu.

Sementara itu perwakilan PLN Asisten Menager Pelayanan Pelanggan Mohamad Hasrik Pakaya, saat diwawancarai menjelaskan sebenarnya PLN tidak serta merta melakukan pemutusan arus listrik terhadap 28 pelanggan yang memiliki tunggakan, namun PLN melakukan penggatian meteran dari pasca bayar ke meteran pra bayar. “Mungkin ini masih masa transisi, sehingga masyarakat belum bisa menerima kebijakan kami,” ujarnya. Untuk 9 pelanggan yang belum mengganti meteran, kata Mohamad, jika mereka meminta pada saat itu juga pihaknya untuk melakukan penggantian, tapi dengan catatan harus menandatangani surat pengakuan utang. Pada prinspinya PLN kata Mohamad lagi, menginginkan itikad baik dari masyarakat untuk melunasi tunggakan yang ada. (rg-60)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *