PLN Vs Warga Deadlock

ilustrasi (Anwar/RG)
ilustrasi (Anwar/RG)

Dekot Bentuk Pansus 

RadarGorontalo.com – Mediasi PLN dengan 28 kepala keluarga di jalan bali, mengalami jalan buntu. Kendati sudah dihadirkan perwakilan PLN pusat, tak juga ada kata sepakat.

Alhasil, rapat mediasi terakhir yang digelar Dewan Kota Gorontalo, Senin (10/10) yang berlangsung alot selama 6 jam itu, ditutup tanpa ada hasil apapun. Warga menuntut pemutihan tunggakan Rp. 300 juta, plus ganti rugi atas pencemaran yang terjadi terkait keberadaan PLTD. Dari PLN sendiri, bersedia membahas soal ganti rugi di tingkat direksi, asalkan warga mau mengakui piutang senilai Rp. 300 juta tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kota Gorontalo Erman Latjengke menjelaskan, dalam rapat mediasi itu DPRD sudah melakukan upaya dan meminta kepada PLN untuk memberikan konpensasi terhadap masyarakat yang tinggal di kompleks PLTD. Karena masyarakat yang berada di tempat itu, menerima dampak dari keberadaan PLTD, baik itu kebisingan dan dampak lingkungan seperti tercemarnya air minum dengan limbah B3. “Hal-hal seperti ini, yang harus dipertimbangkan oleh PLN, untuk memberikan kompensasi terhadap masyarakat,” ujarnya sembari menambahkan, namun apa boleh buat PLN selaku eksekutor untuk menindaklanjuti permintaan dalam rapat itu. Bahkan kata Erman, pihaknya meminta kepada PLN, untuk memutihkan hutang masyarakat, dengan beberapa alasan itu. Namun sayang dalam rapat itu kata politisi partai Demokrat itu, tidak menemukan titik temu antara kedua belah pihak.

Sehingga kata Erman, jalan satu-satunya DPRD Kota Gorontalo akan membentuk Panitia Khusus (Pansus), karena persoalan ini sangat serius dan membutuhkan penyelesaiannya. Disamping itu juga kata Erman, Pemerintah Kota Gorontalo harus turun tangan untuk memediasi masayarakat dengan PLN, karena pemerintah selaku eksekutor dan pemerintah juga memiliki hubungan dengan PLN sebagai perusahaan BUMN.

Sementara itu, perwakilan masyarakat Abdullah Karim, menilai sikap PLN sangat arogansi tanpa memikirkan masyarakat yang terkena dampak dari PLTD. Bahkan kata Abdullah Karim, jika PLN ngotot untuk meminta masyarakat untuk membayar tunggakan, PLN juga harus mengganti kerugian yang dialami masyarakat. Kerugian itu seperti, dampak kebisingan yang diderita masyarakat dari tahun 1999 hingga 2016. “Tidak usah hitung tahun tahun 1999, kita mulai hitungannya dari tahun 1999 ini, berapa kerugian kita,” ketusnya. Lebih lanjut Abdullah Karim, menegaskan jika persoalan penandatanganan surat pengakuan hutang, yang diminta PLN sebenarnya penandatanganan itu dilakukan secara paksa. “PLN telah merampas hak asasi manusia, dengan memaksa masyarakat untuk menadantangani surat pengakuan hutang,”tegasnya.

Sementara itu perwakilan Maneger Senior Niaga Pelayanan Pelanggan PT, PLN pusat Mukhtar, mengatakan pada dasarnya di PLN tidak ada istilah pemutihan utang, namun hal itu akan dibahas melalui raapat direksi. “Kita akan memberikan konpensasi kepada 28 KK itu, namun dengan syarat harus mendatangani surat pernyataan pengakuan hutang,” ujarnya. (rg-60)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.