PLN Cabut Paksa Meteran Warga

ilustrasi : Anwar/RG
ilustrasi : Anwar/RG

6 Tahun Menunggak, Iuran Listrik Tembus 300 Juta

RadarGorontalo.com – Akibat tak mampu membayar tagihan listrik yang nilainya mencapai Rp. 300 juta lebih, 25 rumah yang tinggal di dekat pembangkit listrik tepatnya di kelurahan Paguyaman, Kota Gorontalo, meterannya dicabut paksa oleh PLN. Warga menolak membayar karena punya alasan. Namun mereka tak bisa berbuat banyak, pasalnya proses eksekusi dikawal oleh 45 personil Sabhara Polres Gorontalo Kota.

Awalnya, masyarakat terkejut saat melihat puluhan anggota polisi bersenjata ke kawasan mereka. Setelah sempat menebak-nebak, ternyata kehadiran polisi itu, diikuti petugas teknis dari PLN Gorontalo yang datang untuk memutus aliran listrik dari 25 rumah warga, yang menunggak tagihan listrik, sejak tahun 2011. Nilai tagihan pun, mencapai lebih dari Rp. 400 juta.
Saat mengetahui tujuan kedatangan PLN itu, warga pun melakukan perlawanan. Upaya negosiasi sia-sia saja. Padahal meteran yang akan dicabut itu, bukan berarti sepenuhnya memutus aliran listrik, tapi meterannya diganti dengan meteran pra bayar. Karena tak ada kata sepakat, akhirnya, petugas PLN menempuh upaya paksa. Meteran lama langsung dicabut, dibawah pengawalan polisi.

Dua orang pemilik rumah, masing-masing Lince Moonti (68) dan Yanti (40), jatuh pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit. Kedua ibu-ibu itu, menolak karena beranggapan meteran itu adalah pemberian pemerintah, dimana pemilik meteran katanya tidak dibebani biaya listrik. Karena insiden itu, akhirnya dari total 25 rumah yang meterannya akan diganti, hanya 23 saja yang berhasil.

Menurut warga, saat pertama dibangun tahun 1999, pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) itu sempat mendapat penolakan. Namun akhirnya warga menerima, karena dijanjikan tak perlu bayar listrik selama mereka disitu, sebagai kompensasi dari polusi udara maupun polusi suara yang ditimbulkan mesin diesel milik PLN itu. Awalnya, berjalan mulus, tapi akhir tahun 2010 kesepakatan itu tak berlaku lagi, karena dianggap melanggar aturan. Alhasil, warga yang bersikukuh pada kesepakatan pertama, menolak membayar, hingga tunggakan listriknya mencapai angka lebih Rp. 300 juta. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah saat itu, tak membuahkan hasil. Warga tetap harus membayar.

Pihak PT PLN Persero Cabang Gorontalo ketika dikonfirmasi melalui selular, enggan memberikan komentar soal pencabutan meteran listrik milik warga tersebut. Sementara itu, akibat kebijakan penggantian meteran tersebut, hari akan digelar rapat gabungan oleh DPRD Kota Gorontalo, guna membahas dan mencarikan solusi dari persoalan tersebut. (rg-62)

Share

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *