Pilrek Mulai Panas, Ini Nomor Urut Calon Rektor

Rektor UNG, Prof. Syamsu Qamar Badu (Tengah, red) bersama 6 Bakal Calon Rektor UNG Periode 2018-2022 usai penentuan nomor urut.(foto_rdr)

RadarGorontalo.com -Agenda penetapan dan penentuan nomor urut Bakal Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2018-2022, digelar Senin (10/09) kemarin. Kedua agenda ini dilaksanakan dalam Rapat Senat yang dipimpin langsung oleh Ketua Senat UNG, Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd, yang dihadiri para Guru Besar anggota Senat.

Pada penentuan nomor urut Bakal Calon Rektor, Dr. Abdul Hafidz Olii, mendapat nomor urut 1. Nomor urut 2, Dr. Eduart Wolok. Di nomor urut 3, Prof. Yulianto Kadji. Nomor 4 Prof. Ani Hasan. Nomor 5, Prof. Mahludin dan Prof. Hariadi Said nomor 6. Agenda penetapan bakal calon ini, dilakukan berdasarkan pada persyaratan administratif. Ada 18 point persyatatan administratif yang harus penuhi para bakal calon Rektor.

Dan semuanya memenuhi persyaratan setelah berkasnya verifikasi tiga tahap. Mulai dari verifikasi chek list, verifikasi legalitas administrasi dan tahap kelengkapan. Pada tahap terakhir ini, semua bakal calon akan melengkapi berkasnya jika ada yang kurang,” kata Ketua Panitia Pemilihan Rektor, Dr. Muhammad Amir Arham, ME, yang ditemui usai Rapat Senat. Rapat ini berlangsung alot. Ada beberapa persoalan yang terungkap dalam rapat tersebut. Termasuk menyangkut legalitas ijazah salah satu Guru Besar yang menjadi Bakal Calon Rektor.

“Yang dipersoalkan adalah berkas ijazah yang dimasukkan sebagai syarat untuk menjadi bakal calon Rektor. Ijazah itu sudah dilegalisir, kemudian di-fotocopy. Yang diserahkan bukan legalisir yang ada cap basah. Pertambangannya, kenapa kita tetap meloloskan, karena tidak mungkin seorang Guru Besar yang sudah mengabdi hampir 40 tahun, ijazahnya illegal. Kita juga sudah melakukan cross check internal di kepegawaian, legalitas ijazahnya bisa dipertanggungjawabkan.

Dikepegawaian, setiap dosen dan pengawai ada filenya,” kata Amir. Selain menyangkut legalitas ijazah, Amir juga turut memberi penjelasan menyangkut tugas belajar atau izin belajar yang sempat terungkap dalam rapat tersebut. Sasarannya bukan ke panitia. Panitia dalam menjalankan tugasnya, patokannya adalah Permen 19 tahun 2017 kemudian diturunkan ke tata tertib pemilihan Rektor.

Di Pasal 4 Ayat L, menyebutkan berpendidikan S3 (Doktor). Kalau ada polemik, panitia tidak melihat prosesnya. Soal tugas belajar atau izin belajar itu, bukan ranahnya panitia. Panitia tidak masuk disitu. Panitia tidak diberi kewenangan untuk menafsir dari aturan yang ada,” kata Amir. Usai proses penetapan dan penentuan nomor urut bakal calon Rektor ini, kata Amir, panitia akan segera melapor ke Kemenristekdikti dan Bagian Hukum terkait dengan pelaksanaan penyaringan Tanggal 17 September nanti.

“Untuk pelaksanaan tahap penyaringan, sudah harus dihadiri Menteri atau pejabat di Kemenristek yang mewakili Menteri. Pada proses penyaringan ini, akan dipilih 3 bakal calon oleh Anggota Senat. Dan pada tahap ini, Menteri belum memberikan suaranya. Sesuai aturan, tahap ini wajib dihadiri Menteri atau yang mewakili Menteri,” kata Amir Arham. (rg-40)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.