Pilgub Terancam Ditunda

Agenda konsultasi jajaran Komisi I Deprov Gorontalo di KPU Pusat, kemarin. (foto: erna/tahir)
Agenda konsultasi jajaran Komisi I Deprov Gorontalo di KPU Pusat, kemarin. (foto: erna/tahir)

Gorontalo Belum Bekali NPHD

JAKARTA (RadarGorontalo.com) – Pemilukada Gubernur (Pilgub) Gorontalo, adalah satu dari dua daerah, yang terancam ditunda pelaksanaannya. Dari 7 provinsi se Indonesia, yang akan menggelar hajatan demokrasi 5 tahunan di masing-masing wilayah provinsi, di hari ‘H’ pencoblosan 15 Februari 2017 mendatang itu.

Hal ini mengingat, hingga Kamis (12/5), salah satu tahapan persiapan penyelenggaraan Pilkada tahun 2017, yakni berupa penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), oleh Gubernur Gorontalo bersama instansi terkait lainnya, belum terakomodir. Sementara, batas waktu yang ditentukan atau di deadline, terkait penyusunan dan penandatanganan NPHD ini, hanya sampai pada tanggal 22 Mei 2016, pekan depan.

Olehnya, terkait hal itu, jajaran Komisi I Deprov Gorontalo, melakukan upaya konsultasinya, dengan mendatangi KPU Pusat di Jakarta, kemarin. Dari pertemuan tersebut, KPU Pusat sangat berharap, agar provinsi Gorontalo segera mengupayakan persyaratan akan NPHD tersebut. “KPU berharap kuat, agar Pilkada Serentak di 15 Februari 2017 nanti, tetap bisa dilaksanakan, dengan turut mengakomodir provinsi Gorontalo, sebagai bagian dari daerah provinsi yang melaksanakan hajatan Pilgub di daerahnya nanti,” ungkap Anggota Komisi I Deprov Gorontalo, Chamdi Ali Tumenggung Mayang, usai konsultasi bersama jajaran komisinya, diterima KPU Pusat, kemarin.

Untuk itu, Chamdi menambahkan, untuk menghindari agar Pilgub Gorontalo tidak terancam ditunda, pihaknya memintakan agar persyaratan atau tahapan NPHD ini, sudah harus ditandatangani oleh Gubernur Gorontalo, paling lambat pada tanggal 22 Mei 2016 nanti. “Sebab, pada tanggal 22 Mei, sekaligus akan dimulai rangkaian dari tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak di 2017, hingga hari ‘H’ tahapan pemungutan suaranya, pada tanggal 15 Februari 2017.” jelas Chamdi. “Jika NPHD itu terakomodir sampai pada batas waktu yang ditentukan, ya mau tidak mau, Pilgub Gorontalo terancam ditunda,” imbuhnya lagi.

Selain NPHD, ada 3 poin lainnya, menyangkut tahapan persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017, yang harus dilakukan oleh penyelenggara Pilkada. Masing-masing terkait perencanaan program dan anggaran, yang batas akhir pemasukannya, sama dengan NPHD, yakni hanya sampai pada tanggal 22 Mei 2016. Lalu ada tahapan penyusunan dan pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan, yang batas akhirnya pada tanggal 31 Juli 2016. Serta yang terakhir, adalah sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis, yang didurasikan waktunya 30 April 2016 hingga 14 Februari 2017. (rg-28)

Share

Comments

comments

One thought on “Pilgub Terancam Ditunda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *