Pileg tak Sebebas Dulu, Kampanye di Reses Kena Sanksi

RadarGorontalo.com – Pemilu legislatif tahun ini, tak sebebas pileg sebelumnya. Kali ini, baik partai politik hingga calegnya, benar-benar dibatasi ruang geraknya. Jangankan untuk soal sosialisasi, pasang baliho pun dilarang. Tak cuma itu, Bawaslu pun mengingatkan para Aleg yang masih duduk di parlemen, agar jangan coba-coba kampanye di waktu reses. Jika diabaikan, sanksi Bawaslu akan mempengaruhi proses pencalonan nanti.

Ultimatum itu, sesuai dengan surat Bawaslu RI nomor S-069/K.Bawaslu/PM.00.00/V/2018, tentang pengawasan pelaksanaan kampanye sebelum jadwal tahapan. “Sedikitnya ada delapan poin dalam aturan Bawaslu RI itu,” urai Jaharudin Umar ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, saat memberikan penjelasan. Dikatakannya, dalam aturan yang dilayangkan Bawaslu RI itu, lebih fokus kepada aturan kampanye, hingga larangan pemasangan alat peraga para Caleg. Mulai dari baliho, spanduk, stiker hingga pemberitaan media yang dianggap memiliki unsur kampanye.

Baik parpol maupun caleg, dibolehkan kampanye nanti 23 September 2018 hingga 19 April 2019. Diluar jadwal itu, tak boleh melakukan kampanye, kendati itu hanya bersifat sosialisasi. Sebagaimana di atur dalam PKPU No.5 tahun 2018, tentang perubahan atas PKPU nomor 07 tahun 2017, tentang tahapan.

Masih penjelasan Jahrudin, pada poin empat isi aturan Bawaslu RI menegaskan, kegiatan yang mengandung unsur citra diri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 35 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dilarang dilakukan sebelum masa kampanye. Sedangkan partai politik dibolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik beserta nomor urut. Namun sebelum melakukannya, Parpol wajib memberikan pemberitahuan kepada KPU dan Bawaslu.

Jahrudin pun mengingatkan kepada para caleg, agar segera menurunkan baliho masing-masing. Karena jika tidak, akan diturunkan paksa. Mereka yang kemudian tak menghiraukan aturan ini, akan diberi sanksi tegas, dan sanksinya akan sangat berpengaruh pada proses pencalonan di KPU nanti.
“Kami memberikan tenggang waktu lima hari sejak Sabtu akhir pekan kemarin, kepada semua caleg atau partai politik untuk menurunkan alat peraga kampanye, yang tersebar di wilayaha Provinsi Gorontalo. Jika tidak, kami akan menurunkan APK itu, dengan berkoordinasi terlebih dahulu bersama Pemerintah Daerah,” tegasnya lagi.

Jika pemasangan alat peraga oleh caleg atau partai politik dilarang Bawaslu, namun bagaimana dengan kegiatan reses yang sedang digelar oleh para Aleg di Gorontalo. Hal tersebut pun sempat menjadi pertanyaan besar dikalangan partai politik. Namun kata Jaharudin, jika reses itu tidak ada unsur kampanye atau pencitraan diri aleg bersangkutan, sah-sah saja. “Jika kami temukan adanya unsur kampanye, maka kami masukkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu,” tegasnya lagi.(rg-62)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *