Perusahaan Abaikan Hak Karyawan Bisa Dipidana, Di Gorontalo Masih Banyak

RadarGorontalo.com – Perusahaan swasta bisa dijerat dengan undang-undang ketenagakerjaan yang ujungnya bisa pidana, jika terbukti mengabaikan hak-hak karyawan. Mulai dari upah yang harus sesuai standar UMP, jaminan sosial ketenagakerjaan, jaminan kesehatan dan lainnya. Dan dari total 2.321 perusahaan swasta yang terdaftar, banyak yang belum memenuhi hal itu.

Kota Gorontalo misalnya. di daerah ini, tercatat ada 835 perusahaan swasta yang beroperasi. Belum lama ini, Dinas Ketenaga Kerjaan, Koperasi dan UMK (Disnakerkop dan UKM) Kota Gorontalo, coba mengambil sample di 75 perusahaan. Hasilnya kata Kabid HI dan Jamsostek Ir. Hj. Rahmawaty Buhungo, yang menggaji karyawannya sesuai UMP hanya 21 persen saja. begitu juga dengan pengurusan Jaminan Ketenaga Kerjaan hanya 49 persen, dan hanya 43 persen yang memberikan jaminan kesehatan, dan kurang dari 72 persen yang menaikkan upah. Sedangkan pembayaran THR hanya dilakukan 98,6 persen dari total jumlah perusahaan yang disurvei itu. “Ini baru di 75 perusahaan swasta, yang kami lakukan pengambilan sampel, dari total jumlah perusahaan swasta di Kota Gorontalo sebanyak 835. Dan rata-rata di 75 perusahaan ini, hasilnya tidak sampai 50 persen,” ujarnya, Senin (12/03).

Dilihat dari jumlah karyawan di masing-masing perusahaan swasta, permasalahan ini penting ditindak lanjuti. Seperti perusahaan swasta besar memiliki lebih dari 50 karyawan, perusahaan menengah kurang dari 50 karyawan, sedangkan perusahaan kecil memiliki karyawan tidak cukup sampai 10 orang karyawan. “Rata-rata dari mereka, sudah berstatus nikah. Jika dipresentasekan, ada 85 persen yang berstatus sudah berkeluarga, sisanya 15 persen bujang atau remaja,” terang Rahmawaty Buhungo. Takut dengan atasan, ancanam akan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari pihak perusahaan, menjadi senjata ampuh perusahaan. Bahkan penekanan itu, sering jadi alasan para pekerja, takut untuk mempertanyakan hak mereka. Meskipun mereka tahu, bahwa sebenarnya mereka lah harapan besar perusahaan. “Kami tak lagi mempertanyakan soal pengurusan jaminan pensiun, BPJS dan lain sebagainya. Lebih baik nikmati saja pekerjaan ini, biar memberikan berkah. Dari pada dipecat, hanya karena bertanya soal hak dan kewajiban,” ungkap UA, seoerang karyawan perusahaan pembiayaan, saat ditemui Radar Gorontalo di salah satu kedai kopi yang ada di Kota Gorontalo Senin siang kemarin.

Sementara itu, Pengawas ketenaga kerjaan Provinsi Gorontalo M. Yodi Panto Biludi mengatakan, sedikitnya 2.321 perusahaan yang terdaftar di server pihaknya. Diantara perusahaan-perusahaan itu, ada yang sudah menerapkan sesuai aturan ketenagakerjaan, namun tidak sedikit juga yang membandel. “Nah, bagi mereka badan usaha yang bandel, ancamannnya pidana,” tegasnya.

Pemberian sanski keras seperti pidana itu, kata Yodi Panto Biludi, tergatung dari pelanggaran yang dilakukan setiap perusahaan. Bahkan terkadang juga, ada beberapa pertimbangan mungkin atau tidak, penerapan sanksi keras itu terhadap perusahaan yang melanggar. Salah satunya, melihat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah, dan lain sebagainya. “Tapi apapun itu, mau tidak mau, sesuai dengan aturan yang jelas, perusahaan wajib menerapkan aturan yang sudah ada. Seperti menerapkan upah minimum provinsi (UMP), jika tidak sanksi ini yang akan bicara,” tegas Yodi Panto Biludi. (rg-62)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *