Perombakan Kabinet NKRI Jilid II, Dimulai

Gubernur dan Wagub saat menghadiri pelantikan pejabat eselon II dilingkungan Pemprov

RadarGorontalo.com – Perombakan kabinet dilingkungan Pemprov Gorontalo, masih akan berlanjut. Setelah kemarin, Kamis (23/11) Gubernur Rusli Habibie, mengisyaratkan akan kembali melakukan perombakan kabinet, mulai dari Pimpinan Tinggi Madya (Sekda) hingga pejabat Pengawas (kepala seksi/kepala sub bagian). “Akan ada (pelantikan lagi). Seluruhnya, termasuk juga ada yang mengusulkan Sekda. Ibu sekda juga kan sudah cukup lama kurang lebih enam tahun ya, jadi mungkin sudah cukup jenuh”, kata Rusli usai melantik dan mengambil sumpah jabatan, tujuh pejabat tinggi pratama, kemarin. Rusli mengatakan dirinya berniat untuk mempromosikan Sekretaris Daerah Winarni Monoarfa ke jabatan yang lebih tinggi di kementrian/lembaga. Menurutnya, Winarni layak untuk melanjutkan karir di pusat. Selain untuk pengembangan diri, akan membanggakan jika ada orang Gorontalo yang berkarir di pusat.

“Mungkin Ibu Sekda kita promosikan pejabat eselon I di kementrian/lembaga agar kita punya SDM yang bisa membantu Provinsi Gorontalo. Mungkin di Kemendagri atau di Lemhanas karena beliau punya jaringan yang cukup bagus di pusat. Ibu Sekda sudah cukup lama di sini, mungkin sudah over capacity jadi SDM beliau sudah sangat tinggi,” tambah Rusli. Sayangnya, Rusli tidak mengatakan kapan pelantikan akan dilakukan, namun ia menyebut akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Semua persyaratan administrasi tengah dipersiapkan untuk pengisian jabatan yang kosong atau pejabat yang bertukar tempat. “Sesegera mungkin akan dilakukan. Inikan Panselnya sudah ada izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Pelantikan untuk mengisi jabatan yang sudah pensiun yaitu (Kadis) PU dan Asisten II serta untuk meroling lagi dinas yang lain termasuk eselon III, IV dan staf,” lanjutnya.

Ia juga memastikan bahwa proses pengisian jabatan akan berlangsung secara terbuka dan transparan. Ia membuka kemungkinan jika ada jabatan yang diisi oleh orang dari luar pemerintah provinsi. Syaratnya para calon tersebut tidak memiliki TGR (Tuntutan Ganti Rugi) dari instansi sebelumnya, sudah melaporkan LHKPN serta punya rekam jejak yang baik. (RG-25)

Berita Terkait

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *