Perkuat Alat Bukti, Jaksa Tutup Celah Pra Peradilan

RadarGorontalo.com – Kejaksaan Tinggi Gorontalo menangani sedikitnya 14 kasus dugaan korupsi. Setelah sempat dirilis, beredar kabar akan ada penetapan sedikitnya puluhan tersangka baru. Ini buru-buru ditepis, dengan mengatakan penetapan tersangka tidak segampang itu. Sejumlah kasus pra peradilan yang dimenangkan tersangka, membuat jaksa bekerja ekstra memperkuat alat bukti, sehingga celah gugatan pun ‘tertutup’.

Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Made Suratmadja SH, MH, melalui kepala seksi penerangan hukum (Kasie Penkum) Yudha SH, mengakui, kalau dari 14 kasus yang sedang dilidik oleh penyidik kejaksaan, 6 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan. Hanya saja, kendati sudah naik status, penyidik belum menetapkan tersangka baru. ” Banyak kalangan menganggap, bila sudah masuk ketingkat penyidikan pasti sudah ada tersangka, akan tetapi kami masih memperkuat dua alat bukti itu biar calon tersangka tak ada celah melakukan prapradilan kepada penyidik ” kata Yudha.

Bukan karena takut, tapi penyidik memang sangat hati-hati. Apalagi saat ini, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mengakomodir putuusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal penetapan tersangka. Masuknya norma tersebut disampaikan dalam putusan MK beberapa waktu lalu , dimana putusan atas gugatan uji materi pasal 77 KUHAP yang diajukan terpidana kasus biroremediasi Chevron, Bachtiar Abdul Fatah. Dia menggugat pasal 1 angka 2, 14; pasal 17; pasal 21 ayat (1); pasal 29; pasal 77 huruf a; serta pasal 156 ayat (2) dan (4). ” Melalui putusan itulah pihaknya memperkuat dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 (KUHAP)” kata Yudha.

Seperti diketahui Kejati Gorontalo menangani 14 kasus dugaan korupsi. Beberapa diantaranya seperti, kasus penyimpangan dana Kejari Pohuwato tahun 2015, dimana IN alias Ing oknum Bendahara Kejari Pohuwato ditetapkan sebagai tersangka. KKasus dugaan korupsi Pembangunan Pasar Modern Pontolo di Kabupaten Gorontalo Utara dengan menetapkan 10 tersangka. Ke 10 orang tersebut masing -masing berinisial MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), ZM menjabat PPTK), NH selaku kontraktor atau pihak ketiga, kemudian konsultan pengawas yang terdiri dari, MM, SN dan SS.

Masih dalam kasus yang sama, Kejati juga menetapkan SD yang kala itu menjabat Ketua ULP NIM dan terakhir, OH selaku Ketua Pokja. Sementara sisanya, 12 kasus dugaan korupsi seperti pembangunan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo tahun 2008, Pungutan Liar di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014-2016, pembangunan bendungan Longalo dan jaringan air bersih di Balai Sungai Wilayah II tahun 2015, Pungutan Liar di Dinas Sosial provinsi, pengadaan alat-alat kesehatan di Dinas Kesehatan Boalemo 2014 – 2015, penyimpangan Tunjangan Sertifikasi Guru atau Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) dan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan diruamah sakit Ainun Habibie, Peningkatan pekerjaan jalan beringin, Jalan Delima, Jalan Rambutan, pembasan lahan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) tengah membidik tersangka.(tr-10)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.