Perempuan Gorontalo Merangsang “Gairah” Politik

Oleh : Dr. Hj. Fory Armin Naway, M.Pd – Ketua GOW Kab. Gorontalo

RadarGorontalo.com – Perjuangan kaum perempuan melalui gerakan kesetaraan gender di Indonesia, khusunya kesetaraan dalam politik, semenjak tahun 2003 telah membuahkan hasil. Paling tidak, hal ini dapat dilihat dari keluarnya Undang-Undang no. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, dimana dalam Pasal 65 mencantumkan tentang kuota minimal 30 persen bagi keterwakilan perempuan. Disusul kemudian keluarnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu yang tetap mempersyaratkan bagi setiap partai politik untuk memberikan ruang 30 persen calon anggota DPR-DPRD untuk kaum perempuan. Dengan keluarnya Undang-Undang tersebut, peluang bagi kaum perempuan untuk memasuki ranah politik praktis semakin terbuka lebar.

Hanya saja dalam konteks nasional, keterwakilan perempuan di DPR-DPRD masih terbilang kecil. Hasil pemilu tahun 2009 misalnya, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif itu secara nasional hanya menempati sekitar 9 persen. Demikian juga dalam ranah lokal Gorontalo, keterwakilan kaum perempuan masih sangat rendah. Indikasinya dapat dilihat dari komposisi keanggotaan DPRD hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004, 2009 dan 2014. Hasil Pemilu tahun 2004 sebagai wahana pesta demokrasi untuk pertama kalinya setelah daerah ini menjadi Provinsi, komposisi perempuan di DPRD Provinsi Gorontalo sangat kecil, yakni hanya 2 kursi dari 45 kursi di DPRD Provinsi Gorontalo. Demikian juga di DPRD Kabupaten/Kota, prosentase keterwakilan perempuan di DPRD tidak lebih dari 15 persen. Bahkan semenjak Gorontalo menjadi sebuah Provinsi, jabatan Bupati hingga Gubernur seakan- hanya milik kaum laki-laki karena belum satupun kaum perempuan yang menduduki posisi tersebut.

Dr. Hj. Fory Armin Naway, M.Pd

Keterwakilan perempuan di DPR RI masih sedikit lebih baik, yakni semenjak Pemilu 2009 Gorontalo mampu mendudukan keterwakilan gender di Senayan yakni Ibu Kasma Bouty dan Pemilu 2014 keterwakilan itu tidak terpenuhi lagi. Di DPD RI, masih cukup baus, yakni pada pemilu 2014, terdapat dua sosok perempuan yang mampu mewakili Gorontalo.

Yang menjadi pertanyaan , mengapa keterwakilan perempuan di ranah politik, khususnya di Gorontalo maasih sangat minim? Apakah fenomena ini terkait dengan kondisi sosiokultural masyarakat di negara mayoritas berpenduduk muslim ataukah fenomena yang lebih disebabkan oleh sistem perpolitikan yang identik dengan “biaya mahal” dan pramagtisme politik yang merebak sehingga menjadi tidak kondusif terhadap kaum perempuan? Hal ini membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Namun apapun tinjauan yang terungkap melalui berbagai literatur yang membahas tentang pemicu rendahnya tingkat partisipasi kaum perempuan dalam politik, tulisan ini lebih cenderung menitikberatkan pada upaya merangsang kesadaran individu kaum perempuan untuk bangkit dan mengubah “performancenya” sebagai perempuan potensial melalui keteladanan.

Artinya, kaum perempuan di Gorontalo khususnya, sudah saatnya membebaskan diri dari kungkungan “image” atau imaji-imaji masa silam tentang perempuan, mengikis sekat yang menjadi penghambat dan meyakinkan pada diri sendiri bahwa ia mampu memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam dunia politik.

Upaya untuk merangsang dan mendorong partisipasi politik kaum perempuan yang menitikberatkan pada gairah dan performance individu ini menjadi sebuah keniscayaan, karena secara “dejure” negara telah memberikan ruang yang luas dan terbuka lebar bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam politik. Demikian juga, ditinjau secara “defacto” yakni dari aspek sosiokultural masyarakat, mulai terjadi perubahan persepsi yang cukup fundamental di kalangan masyarakat bahwa ternyata kaum perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan kaum laki-laki dalam hampir semua bidang. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan, “Apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki ternyata bisa dilakoni oleh kaum perempuan, tapi banyak yang bisa dikerjakan oleh kaum perempuan tidak bisa dilakoni oleh kaum laki-laki”. Itu artinya, kaum perempuan memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri yang tidak terdapat pada kaum laki-laki.

Ketika dunia politik semakin menghadirkan persaingan yang ketat dengan nuansa yang begitu panas dan keras serta potensi konflik kian terbuka lebar, kaum perempuan bisa diandalkan melalui kelembutannya hingga mampu menciptakan iklim politik yang sejuk. Ketika masyarakat mulai marah dan beringas karena banyak aspirasinya yang tersumbat dan tidak terakomodir, maka kaum perempuan bisa tampil dengan elegan, karena perempuan paling mengerti tentang hati, perasaan dan keinginan. Dalam setiap rumah tangga misalnya, kaum perempuan cenderung memiliki kemampuan “membaca yang tersirat”, bahkan kaum perempuan memiliki naluri melindungi dan mengayomi yang lebih tinggi ketimbang seorang Bapak. Kudrat feminisme dan keperempuanan ini justru lebih layak dan prospektif digiring ke dalam ranah manifestasi di ruang-ruang politik dan pemerintahan.

Performance Walikota Surabaya Tri Rishamaharini atau yang akrab disapa Ibu Risma, menjadi contoh konkrit dari seorang pemimpin perempuan ideal di kota terbesar kedua di Indonesia itu. Dalam kepemimpinannya, Ibu Risma bisa tampil “garang” ketika membela masyarakatnya yang lemah dan tertindas hingga aparaturnya yang sebagian besar laki-laki hanya bisa tertunduk. Untuk mendorong kinerja aparaturnya, ia juga cenderung melakukan pendekatan-pendekatan pemerintahan yang penuh dengan sentuhan dan kelembutan hati. Ia termasuk Walikota perempuan yang mampu melakukan tata kelola pemerintahan dengan pendekatan humanis. Ia juga menjadi representasi Walikota di Indonesia yang memiliki kebijakan tidak bias gender. Salah satunya, Komposisi jabatan Kepala Dinas pada era kepemimpinannya 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan.

Dengan demikian, perempuan Gorontalo sudah semestinya bangkit. Pemilu 2019 menjadi momentum penting bagi perempuan Gorontalo untuk berani menentukan sikap. Sudah bukan zamannya lagi kaum perempuan ditempatkan ke dalam paradigma sebagai ibu rumah tangga, tapi perempuan Gorontalo adalah perempuan dinamis yang memiliki ruang yang lebih prospektif ketika berada di ranah publik dan di tengah masyarakat.

Elemen masyarakat, tokoh agama dan seluruh kompoenan di masyarakat, terutama yang berasal dari kaum perempuan sudah saatnya lebih berpihak kepada kaumnya sendiri untuk memimpin atau mewakili suaranya di lembaga legislatif. Jika kebepihakan ini menjadi sebuah realitas di masyarakat, bukan tidak mungkin keterwakilan perempuan di DPRD akan meningkat drastis karena populasi pemilih perempuan jauh lebih besar dari kaum laki-laki. Apalagi selama ini, jika melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu, perempuan memiliki prosentase yang lebih tinggi.

Akhirnya, semoga pada Pemilu 2019 mendatang, kita berharap ada keterwakilan gender di DPR RI dan DPD RI dan keterwakilan perempuan minimal 30 persen di DPRD Provinsi Gorontalo dan DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo(***)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *