Perempuan di Pusaran Prostitusi, Dinas Terkait Didesak Keterlibatan Pendataan dan Pemberdayaan

Sejumlah hasil operasi justicia atau pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) oleh aparat tim gabungan, dalam sebulan terakhir ini. Yang tidak sedikit masih diwarnai keterlibatan kaum perempuan.

RadarGorontalo.com – Belum dua pekan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) RI, Yohana Yembise, melakukan serangkaian kunjungan kerja selama 3 hari di hampir seluruh wilayah kabupaten/kota se provinsi Gorontalo. Dimana, dalam setiap kunjungan kerja tersebut, ibu menteri Yohana dan rombongan dibuat bangga dan takjub, akan segala khas kekayaan dan ragam ketrampilan potensi yang dimiliki kaum perempuan di provinsi Gorontalo.

Yang pada akhirnya, bermuara pada segala dukungan dan sumbangsih yang akan diberikan langsung oleh Kementerian P3A. Dengan bahkan, akan turut mengintervensi langsung koordinasinya dengan kementerian-kementerian terkait di pemerintah pusat, akan segala cikal bakal dukungan program dan kegiatan pemberdayaan yang digelorakan kaum perempuan di provinsi Gorontalo.

Namun disisi lain, dalam gelaran operasi justicia atau pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) yang dilakukan oleh tim gabungan petugas dalam sebulan terakhir ini, disejumlah wilayah hukum se provinsi Gorontalo. Masih ditemukan adanya keterlibatan kaum perempuan di pusaran-pusaran yang kental dan dekat dengan prilaku prostitusi. Baik secara legal dilakukan, seperti praktek Pekerja Seks Komersial (PSK), maupun yang secara sembunyi-sembunyi, seperti dugaan melakukan hubungan gelap (hugel) atau perselingkuhan. Yang pada akhirnya, mereka terjaring rangkaian operasi PEKAT tersebut.

Menyikapi paradigma ini, sejumlah kelompok dan organisasi perempuan di provinsi Gorontalo, menyatakan keprihatinannya. Tidak terkecuali dari para wakil rakyat, utamanya dari tokoh perempuan di legislatif. Dimana, menurut Anggota Komisi IV Deprov, Yeyen Saptiani Sidiki, yang komisi-nya membidangi urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak-anak ini, mengaku sangat miris dan prihatin, masih adanya fenomena seperti ini.

“Memang, disatu sisi, ada kaum perempuan yang melakukan dugaan praktek-praktek prostitusi, karena tuntutan pemenuhan ekonomi mereka. Namun setidaknya, hal ini perlu diminimalisir, dengan pendekatan-pendekatan persuasif yang dilakukan oleh dinas dan instansi terkait di pemerintahan.” ujar Yeyen, kemarin. “Misalnya, dari Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan di masing-masing kabupaten/kota dan koordinasinya dengan Pemprov Gorontalo, untuk turut serta terlibat langsung dalam setiap operasi PEKAT tersebut.

Dalam artian, kaum perempuan yang kerap terjaring operasi Pekat dari petugas gabungan, tidak sekedar diberikan pembinaan, lalu dilepas kembali. Namun sepatutnya, mereka turut didata dan dilakukan upaya-upaya pemberdayaannya oleh dinas terkait. Agar tidak lagi terjaring, mengulang perbuatan mereka,” jelas Sekertaris Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Gorontalo ini.

Olehnya, terkait masih ditemukannya tidak sedikit kaum perempuan yang terjaring operasi PEKAT ini, Yeyen menambahkan, Komisi IV Deprov Gorontalo, akan senantiasa lebih intens lagi mengalakkan koordinasi dengan mitra kerja instansi terkaitnya. “Agar fenomena kaum perempuan Gorontalo, semakin terhindar dari praktek-praktek prostitusi. Dan memilih hal-hal yang bermanfaat positif, serta kreatif, untuk lebih memberdayakan mereka,” pungkasnya. (pg-12)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *