Pemberi dan Penerima Politik Uang, Diancam 6 Tahun Penjara

RadarGorontalo.com – Ini warning atau peringatan, bukan saja terhadap para pelaku pemberi politik uang, namun juga kepada masyarakat penerima politik uang, di setiap hajatan Pemilukada. Seperti di hari ‘H’ pencoblosan Pemilukada Serentak pada Rabu 27 Juni 2018 hari ini, untuk Pilkada Walikota dan Pilkada Bupati Gorontalo Utara. Bahwa, keduanya sama-sama terancam pidana hukuman penjara, paling lama 72 bulan atau 6 tahun, jika terbukti melakukannya. “Tidak bisa dibenarkan. Kan nggak boleh politik uang itu,” kata anggota Bawaslu Pusat, Rahmat Bagja, seperti dilansir dari detikcom, Minggu (24/6/2018).

Dia kembali mengingatkan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Disitu diatur, bahwa baik pemberi maupun penerima ‘uang politik’ sama-sama bisa kena jerat pidana berupa hukuman penjara. “Imbauan yang benar adalah: laporkan bila ada yang membagikan!” kata Rahmat.

Pada Pasal 187A ayat (1), Undang-Undang tentang Pilkada diatur, setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, plus denda paling sedikit Rp 200 juta hingga maksimal Rp 1 miliar.

Pada Pasal 187A ayat (2), diatur ketentuan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (rg-28/dtc)

Share

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *