Pelayanan Publik Kota Gorontalo, Terburuk 

RadarGorontalo.com – Saat Ombudsman Republik Indonesia mengumumkan hasil penilaian Kepatuhan terhadap standar dan komtensi penyelenggaran pelayanan publik sesuai dengan Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pada tanggal 7 Desember 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta yang dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Muhamad Jusuf Kalla, sejumlah menteri, dan para kepala daerah, untuk zonasi kepatuhan pemerintah kota, Kota Gorontalo yang terbutuk karena berada pada posisi paling terbawah dibanding 54 kota lainnya di Indonesia yang disurvei.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo Alim S Niode menjelaskan bahwa untuk zonasi kepatuhan Pemerintah Kota pada tahun 2015, yang disurvei oleh lembaga pengawas pelayanan publik tersebut sejumlah 50 kota dan Kota Pontianak menjadi yang terbaik dengan nilai 87,32 dari skala 1-100. Sementara yang terburuk adalah Kota Gorontalo yang berada pada posisi paling bawah yakni peringkat ke 50 dengan nilai 15,16, sedikit terpaut dari posisi kedua paling bawah yakni Kota Palopo dengan nilai 17,51.

Di Tahun 2016 ini lanjut Alim, ada 55 kota yang disurvei oleh Ombudsman Republik Indonesia, dan lagi lagi yang berhasil keluar sebagai kota dengan kepatuhan tertinggi adalah Kota Pontianak dengan nilai 98,36. “ Di Tahun ini Kota Palopo yang tadinya sama sama berada di posisi bawah dengan Kota Gorontalo sudah masuk ke zona kuning dan berada di posisi ke 32 karena berhasil memperoleh nilai 65,59 “ Kata Alim. Untuk Tahun 2016, Kota Gorontalo masih tetap berada di posisi terbawah yakni pada peringkat ke 55 dari 55 Kota yang disurvei karena hanya bisa meraih nilai 33,81.

Alim menegaskan, hasil yang didapatkan oleh Kota Gorontalo menunjukkan tingkat keseriusan pemerintah Kota Gorontalo sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam hal memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu Alim berharap, pemerintah Kota Gorontalo bisa lebih serius lagi memperhatikan kewajiban-kewajiban penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan yang di perintahkan oleh Undang-Undang no 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. “ Pengabaian terhadap perintah Undang-Undang no 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik erat kaitannya dengan memburuknya kualitas pelayanan publik karena membuka jalan sebesar besarnya untuk maladministrasi yang mengarah pada tindak korupsi,” Kata Alim. (RG-25)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.