Pelayanan Publik Bone Bolango Buruk

RadarGorontalo.com – Penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan public di Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia untuk Tahun 2016 ini mendapatkan nilai buruk. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo, Alim S Niode menjelaskan bahwa Survei Kepatuhan terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara pelayanan publik sudah dilakukan sejak Tahun 2013, namun untuk Provinsi Gorontalo baru dilakukan di Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo dan Kabupaten Boalemo.

Di Tahun 2016 ini Ombudsman Republik Indonesia menambahkan pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango sebagai objek survei kepatuhan terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara pelayanan public. “Hasilnya Kabupaten Bone Bolango menunjukkan sebagai salah satu daerah yang kepatuhannya buruk,” Kata Alim.

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berada di zona merah tepatnya di posisi ke 75 dari 85 Kota yang disurvei, dengan perolehan nilai kepatuhan sebesar 27,47 dari skala 1 sampai 100. Angka ini sangat jauh dibandingkan dengan Kabupaten Badung yang keluar sebagai Pemerintah dengan nilai kepatuhan tertinggi yakni 94, 16. Menurut Alim, buruknya kepatuhan pemerintah Kabupaten Bone Bolango terhadap pemenuhuan komponen standar pelayanan publik merupakan hal yang tidak baik dari sisi pengelolaan pemerintahan khususnya terkait dengan pelayanan publik. “Jika penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini pemerintah mengabaikan perintah Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang, maka dapat dipastikan ada potensi maladministrasi dalam pelayanannya,” Ujar Alim. (RG-25)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *