Panwaslu Vs KPU

RadarGorontalo.com – Saling tuding tentang siapa yang salah dan harusnya dipecat, mewarnai sidang dugaan pelanggaran kode etik, yang digelar perdana Selasa (28/03). KPU Kota Gorontalo minta Panwaslu yang dipecat karena mengalagi aturan, sebaliknya Panwaslu minta KPU yang dipecat karena melanggar kode etik.

“Seharusnya yang dipecat itu, komisioner Panwaslu Kota Gorontalo, karena menyalahi aturan adalah Panwaslu Kota Gorontalo, bukan KPU Kota Gorontalo. Karena KPU Kota Gorontalo sudah melaksanakan aturan sesuai dengan peraturan Perudang-undangan yang berlaku. bahakan semuanya itu, dibuktikan pada sidang di Mahakamah Agung (MA) RI lalu. Yang hasilnya putusan kami sudah benar. Dan sebaliknya, putusan dari Panwaslu Kota Gorontalo, itu dinilai salah,” tegas Ketua KPU Kota Gorontalo La Aba, S.Pd. M.Pd menanggapi tuntutan Panwaslu Kota Gorontalo, untuk memecat dirinya. Bahkan dirinya mengatakan, pernyataan Panwaslu Kota Gorontalo itu hanya sepihak.

Sedangkan Ketua panwaslu Kota Gorontalo Jhon Hendri Purba, dalam forum sidang itu tidak menilai atas putusan MA RI yang diperoleh KPU Kota Gorontalo. Melainkan, persoalan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPU Kota Gorontalo, yang mengupload Ijazah atas nama Riyan Fachrisan Kono. “Permintaan kami pada majelis hakim, memberhentikan teradu 1 Ketua KPU Kota Gorontalo atas nama La Aba, S.Pd M.Pd dan memberikan peringatan kepada teradu 2, 3, 4 dan 5. Diantaranya, Lapandri Ilahude, MK Maa, Sukrin Thalib dan Salihun Ino Ischak,” singkatnya. (rg-62)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.