Ombudsman Warning Maladministrasi Sektor Pendidikan di Boalemo

 

ORI Provinsi Gorontalo, saat melakukan sosialisi dilingkungan pendidikan di Kabupaten Boalemo

RadarGorontalo.com – Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo kembali menggaungkan kampanye anti maladministrasi pada sektor pendidikan yang kali ini digelar dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo dengan melibatkan para Kepala Cabang Dinas pendidikan, dan para Kepala Sekolah dari tingkat SD hingga SMA.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo Alim S Niode menjelaskan bahwa sosialisasi yang di gelar di Tilamuta itu merupakan kegiatan penutup untuk Tahun 2016, dan kegiatan ini sebenarnya pernah ditawarkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato namun tidak pernah terlaksana. Alim mengingatkan, sektor pendidikan merupakan subtansi nomor dua terbanyak dilaporkan ke pihaknya untuk tahun 2016 ini. Pendidikan menjadi sektor terbaru yang masuk dalam lima besar sebagai sektor paling dikeluhkan dibanding tahun 2015.

Di tahun 2015, Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo menerima 5 laporan saja terkait dengan sektor pendidikan, sementara di tahun 2016 menjadi 13 laporan. “Meningkatnya jumlah laporan dalam sektor pendidikan, menunjukkan bahwa masyarakat kian sadar dengan proses penyelenggaran pendidikan yang baik dan benar,” Ujar Alim.

Dalam sosialisasi tersebut lanjut Alim, terungkap bahwa banyak guru yang masih belum memahami dimensi regulasi terkait penyelenggaran pendidikan, sehingga tidak usah heran jika banyak terjadi maladministrasi. Menurut Alim, dalam kurun waktu 2013 hingga tahun 2016 pihaknya telah banyak melakukan sosialisasi dan tindakan persuasif, dan hal itu memang sesuai dengan yang telah diprogramkan. Di tahun 2017 nanti Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo tetap melakukan persuasi namun akan lebih mengefektifkan penindakan terkait maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. “ Menangani pelanggaran hukum dalam sektor pendidikan, kami akan berkoordinasi dengan institusi penegak hukum, termasuk diantaranya saber pungli,” Kata Alim.

Bahkan kedepan nanti, Ombudsman akan mendorong program sekolah berintegritas yang membuka peluang bagi masyarakat untuk memilih dan memberikan penilaian mana sekolah yang layak mendidik anak mereka dan mana yang tidak layak. (rg-25)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.