Ombudsman Lakukan Investigasi Sistematik Soal Prona

ilustrasi
ilustrasi

RadarGorontalo.com – Hampir empat dasawarsa setelah Proyek Nasional Agraria (PRONA) berjalan, masih ada saja pungutan yang terjadi di masyarakat. Sejak tahun 2015 tercatat 6 laporan soal PRONA yang masuk ke Ombudsman RI Provinsi Gorontalo. Besaran pungutan bermacam-macam. Di beberapa Desa di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, masyarakatnya mengeluh karena harus mengeluarkan uang Rp. 250.000 untuk pengurusan administrasi plus Rp. 750.000 untuk menebus sertipikat tanahnya.

Di desa lain, uang yang dipungut mencapai Rp. 3.000.000 per sertipikat. Uang sebesar itu sungguh berat untuk masyarakat yang menjadi target utama program ini: para petani, nelayan, peternak, pedagang kecil, dan mereka yang terpinggirkan secara ekonomi. Sejatinya, PRONA adalah program untuk membantu rakyat miskin. Program ini awalnya dirancang agar proses pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilakukan dengan proses yang mudah, sederhana, cepat, dan murah.

Menindaklanjuti laporan-laporan tersebut, Ombudsman RI telah melakukan investigasi dan klarifikasi dengan pihak-pihak yang dilaporkan. Dari hasil investigasi tersebut, Ombudsman menemukan fakta bahwa pungutan-pungutan paling banyak dilakukan oleh pihak Desa/Kelurahan. Setelah proses investigasi dan saran Ombudsman, beberapa Desa telah bersedia untuk mengembalikan dana pungutan kepada masyarakat pemohon.

Akan tetapi, dari informasi-informasi yang didapatkan Ombudsman, pungutan-pungutan tersebut belum benar-benar hilang dari proses pengurusan PRONA. Oleh karenanya, berdasarkan kewenangan yang dimiliki dalam UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo akan melakukan kajian investigasi sistemik terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah desa/kelurahan dalam program nasional agraria (PRONA).

Investigasi sistemik ini bermaksud Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam proses pengurusan PRONA; Menganalisa penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang dari pihak Desa/Kelurahan kepada masyarakat Pemohon berupa pungutan illegal dan pada akhirnya memberikan saran perbaikan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang pihak desa/kelurahan.

Terkait hal ini, Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo mengharapkan agar masyarakat Gorontalo khususnya para pemohon yang masih mengalami pungutan illegal dalam pengurusan agar jangan ragu melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo. Jl. Arief Rahman Hakim No. 62, Kota Tengah, Kota Gorontalo. Atau bisa melalui telepon 0435-826526. Semua layanan gratis dan Pelapor dapat merahasiakan identitasnya. (rg-25)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.