Nelson Jamin, Honorer Dapat THR

ilustrasi (Anwart/RG)

RadarGorontalo.com – Saat ini para honorer yang bekerja di instansi pemerintah harap-harap cemas, apakah mereka akan dapat Tunjangan Hari Raya (THR) atau tidak. Pasalnya, pembayaran THR khusus honorer disesuaikan dengan kemampuan daerah, alias tidak bersifat wajib. Tapi khusus Honorer di Kabupaten Gorontalo, bisa sedikit bernafas lega. Karena Bupati Nelson Pomalingo menjamin Honorer di daerah itu tetap dapat THR.

Kepastian tenaga honorer mendapatkan tunjangan hari raya tahun diungkapkan Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo saat dihubungi malam tadi. Menurutnya bahwa Pemerintag Daerah tetap memberikan THR bagi mereka. Apalagi beberapa waktu lalu hal ini sudah kami bahas bersama dalam rapat. Dimana pembayarannya dilakukan dengan dua cara yakni pemberian THR bagi honor menjadi kebijakan masing-masing SKPD. Sebab kita ketahui bahwa ASN mendapatkan gaji 13 dan 14, maka untuk mereka ini diharapkan menyisihkan beberapa persen untuk tenaga honor. Dan yang kedua yakni Pemkab akan membayarkan dengan melihat kemampuan daerah. “Yang jelas Pemkab akan tetap memberikan THR bagi honorer, tukas Bupati Nelson.

Sementara itu, terkait THR honorer, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan memberikan THR kepada tenaga honorer, seperti satpam, pengemudi, dan petugas kebersihan. Namun, ia memberi isyarat bahwa tenaga honorer penerima THR hanya mereka yang bekerja di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Untuk tenaga honorer non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan THR yang diangkat oleh pejabat kepegawaian, seperti dokter PTT, bidan PTT, dan tenaga penyuluh KB. “Untuk pegawai non-PNS yang diangkat oleh kepala satuan kerja, seperti sopir, satpam, pramubakti, sekretaris diberikan THR sesuai alokasi DIPA, kontrak kerja dan SK,” terang Sri Mulyani dalam Facebook-nya, Jumat (25/5).

Tenaga honorer non-PNS pemerintah daerah, seperti cleaning service dan sopir yang berasal dari perusahaan outsourcing menerima THR sesuai kebijakan perusahaan. Namun, honorer yang tidak berasal dari perusahaan outsourcing akan menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga terkait. (RG-31/Jpnn)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *