Nelayan Togean ‘Disambut’ Pungli, Ini Kata Kapolda…

ilustrasi

RadarGorontalo.com – Program nasional dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), berupa pemberantasan pungutan liar (pungli) atau yang lebih dikenal dengan Sapu Bersih (Saber) Pungli, diharapkan oleh masyarakat kecil seperti dari kaum nelayan, tidak hanya gencar digalakan di instansi pemerintah saja. Namun juga, dimintakan, agar pemerintah dan aparat terkait, lebih jeli dan menindaki praktek-praktek pungli di masyarakat kecil, seperti di kaum nelayan ini. Yang justru diduga dilakukan oleh oknum-oknum aparat, dan sama sekali belum tersentuh penegakan hukumnya.

Seperti laporan yang diterima RADAR dari kaum nelayan, yang juga berprofesi melayani jasa pelayanan wisatawan antar pulau di kepulauan Togean kabupaten Tojo Una-Una, provinsi Sulawesi Tengah. Dimana, menurut mereka, terhitung, sudah hampir sebulan, mereka sudah jarang, bahkan tidak pernah lagi sama sekali, melayani jasa pelayanan wisatawan dalam status emergency atau mendadak karena keperluan tertentu, dari wilayah kepulauan Togean ke Kota Marisa. “Dikarenakan, banyak pungli, yang mengatasnamakan jasa restribusi dan sebagainya, saat kami akan tiba di pelabuhan atau dermaga yang ada di Marisa.

Sementara, dalam pelayaran melayani para wisatawan yang karena keperluan mendesak, untuk minta diantarkan dari Togean ke Marisa itu, kami senantiasa dibekali dokumen lengkap.” ujar salah satu nelayan, yang juga berprofesi sebagai taksi perahu, atau melayani jasa pelayanan penumpang antar pulau di Togean tersebut. “Sebenarnya, jika ada aturan resmi yang harus kami ikuti, dengan diharuskan membayar uang masuk sekian, ketika tiba di Marisa, kami siap mengikuti.

Namun itu, tidak ditunjukan. Jadi, terkesan seperti pungli saja. Sementara, sebaliknya, jika ada wisatawan dari Marisa yang dilayani datang ke Togean, tidak ada dugaan pungli seperti itu. Jika toh, kasarnya, meminta uang secara langsung saja, kami siap memberikan. Tidak perlu ada dalih, karena aturan ini lah dan itu lah. Sementara, mereka tidak detail menunjukan aturan yang dimaksud,” papar dia lagi.

Ditanya, siapa saja oknum yang diduga berani melakukan pungli tersebut, nelayan ini mengaku, hanya mengetahui dari atribut pakaian atau seragam yang dikenakan oleh mereka. “Sepertinya, mereka diduga turun secara gabungan, pak. Mungkin dari instansi terkait di pemerintah kabupaten Pohuwato dan ada yang berpakaian kepolisian,” ujar nelayan ini.

Menyikapi hal ini, Kapolda Gorontalo, Brigjen (Pol) Rachmad Fudail, menegaskan, akan menindaklanjuti laporan tersebut. “Silahkan dicatat, jika perlu difoto oknumnya. Terlebih bila benar, mereka dari unsur kepolisian. Jangan takut melapor! Dan, saya akan menindak tegas, bila benar ada anggota saya, berani melakukan pungli,” tegas Kapolda, seusai melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan bersama Deprov Gorontalo, terkait dukungan pembangunan SPN Batudaa, kemarin. “Karena, menurut saya, yang namanya masyarakat yang berprofesi nelayan, dengan membantu para wisatawan dari satu daerah ke daerah lain, mestinya siapa pun yang bertemu dengan mereka, apalagi jika dia anggota polisi, mestinya dibantu dong! Untuk diarahkan, agar tiba dengan selamat, ke daerah yang dia tuju. Bukan untuk dipalak, atau melakukan pungli,” tandas mantan Wakapolda Jambi ini. “Olehnya, terkait dugaan pungli, apalagi di masyarakat kecil seperti kaum nelayan ini, insya Allah, saya akan lebih menseriusi dan menindakinya,” jamin orang nomor wahid di kepolisian Gorontalo ini.

SYARIF PEDULI

Senada dengan Kapolda, program nasional akan Saber Pungli di kabupaten Pohuwato, terlebih yang menimpa masyarakat kecil, seperti terhadap para nelayan ini, turut menuai perhatian dari Bupati Pohuwato, Syarif Mbuinga. Dimana, dari hasil perbincangan formalnya dengan Sekertaris Komisi IV Deprov Gorontalo, Hidayat Bouty, Bupati dua periode di Pohuwato itu, menegaskan, pihaknya akan menindak tegas oknum-oknum yang diduga melakukan pungli terhadap masyarakat kecil, terlebih dari kelompok nelayan, sekalipun mereka bukan nelayan asal provinsi Gorontalo.

“Insya Allah, dalam waktu dekat ini, saya akan memanggil instansi terkait, untuk memintai klarifikasi, yang diduga ada oknum-oknum di instansinya, yang melakukan pungli, terhadap nelayan di lalu lintas perairan antara kepulauan Togean dan Marisa tersebut,” tegas Syarif Mbuinga. (rg-28)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *