Menanti Program IQRA 2018-2023, Harus Ada Keberpihakan Pada Perempuan

Farida Minti

RadarGorontalo.com – Banyak harapan dari banyak pihak, termasuk pemerintah pusat, agar keterlibatan dan segala program-program akan pemberdayaan kaum perempuan di daerah-daerah, termasuk di provinsi Gorontalo dan 6 kabupaten/kota yang dinaunginya, lebih ditingkatkan berperan aktif dalam mengisi setiap sendi-sendi program dan kegiatan pembangunan di daerahnya masing-masing.

Tidak terkecuali program-program dan kegiatan dari cikal bakal kepemimpinan pemerintahan baru hasil Pemilukada. Karena bagaimana pun, seiring perkembangan zaman, kaum perempuan tidak lagi harus dibatasi keterlibatan mereka. Hanya berkecimpung dalam urusan rumah tangga saja. Namun jika memang mereka membekali ketrampilan dan kemampuan tertentu, diberikan hak untuk menekuninya. Selama itu, tidak melanggar kodrat kewanitaan mereka sendiri.

Seperti harapan masyarakat banyak akan cikal bakal dua pemerintahan baru, hasil Pemilukada 2018 di provinsi Gorontalo. Yakni, di Pilkada Walikota (Pilwako) dan Pilkada kabupaten Gorontalo Utara (Gorut). Para kaum perempuan di dua daerah ini, kian mendambakan segala program dan kegiatan, termasuk yang akan dirintis di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing daerah, senantiasa terus mengakomodir keberpihakan pada program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak-anak, yang saling bersinergi satu sama lain.

Kepala Bappeda kabupaten Gorut, Farida Minti, saat dihubungi Radar Perempuan Gorontalo (PG), kemarin, mengaku, kendati dalam penyusunan RPJMD Gorut 2018-2023 di cikal bakal pemerintahan Indra Yasin dan Thariq Modanggu (IQRA), pihaknya belum mengakomodir pembahasan per sektor atau bidang. Namun terkait program-program dan kegiatan untuk pemberdayaan kaum perempuan dan perlindungan anak-anak di kabupaten paling bungsu dari provinsi Gorontalo ini, tetap akan diakomodir. Karena bagaimana pun, keberadaan kaum perempuan dan anak-anak, menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah, bahkan oleh negara.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam sejumlah aturan perundang-undangan yang berlaku. “Untuk RPJMD di kabupaten Gorut, saat ini masih dalam tahap persiapan awal penyusunannya. Insya Allah, terkait segala program dan kegiatannya, termasuk pada pemberdayaan kaum perempuan yang akan masuk ke dalam RPJMD tersebut, tentu akan kita sampaikan, untuk bisa diketahui rakyat banyak.” jelas Farida. (pg-12)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.