Massa Minta DPRD Boalemo Bentuk Pansus Hak Angket

Massa 149 membludak di ruang sidang kantor DPRD Boalemo yang diterima semua unsur pimpinan

RadarGorontalo.com – Usai menggelar aksi demonstrasi di kantor Bupati Boalemo, ratusan massa yang tergabung dalam aksi yang diberi nama aksi 149 Rakyat Boalemo Melawan (RBM) melanjutkan ke kantor DPRD untuk melakukan orasi menyampaikan dukungan kepada panitia khusus (pansus) hak angket DPRD, Jumat (14/9) kemarin terkait berbagai kebijakan bupati mutasi jabatan beberapa waktu yang lalu.

Sambil membawa puluhan spanduk dengan kalimat tudingan miring terhadap kinerja Bupati sebagai pucuk pimpinan, menambah panas suasana aksi 149. “Mutasi yang hampir setiap bulan dilakukan sudah sangat mempengaruhi roda pemerintahan yang berimbas pada serapan anggaran,” lantang Ilyas Dukalang salah satu orator dihadapan anggota DPRD, yang kemudian mendesak lembaga itu membentuk pansus hak angket.

Demikian juga Lahmudin Hambali yang juga tampil sebagai orator, berharap semua fraksi memberikan sikap atas desakan masa aksi. Dalam orasinya, Lahmudin mengatakan kalau gerakan 149 adalah gerakan Rakyat Boalemo Melawan yang didalamnya ada perwakilan 9 partai Politik termasuk parpol yang ada wakilnya di DPRD Boalemo. ” Tuntutan kami sangat jelas dan meminta kepada DPRD Boalemo menseriusi aspirasi masa aksi 149. Jika tidak diindahkan, maka rakyat Boalemo akan turun ke jalan, tegas mantan Wabup Boalemo ini.

Baca Juga : Tilamuta Bergejolak, Massa 149 Turun ke Jalan

Menanggapi hal ini Ketua DPRD Boalemo Oktohari Dalanggo sangat mengapresiasi gerakan ini. Sebagai pimpinan DPRD, tentunya juga harus mempertimbangkan beberapa aspek dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terkait soal hak angket, politisi partai Golkar itu menyampaikan bahwa ada mekanisme DPRD terkait pengusulan hal angket minimal disuarakan 5 anggota DPRD atau 2 Fraksi secara tertulis dalam sidang paripurna DPRD Boalemo,” ungkap Oktohari.

Usai mendengar penjelasan dari Ketua DPRD Oktohari, masa aksi terus mendesak kepada pimpin fraksi untuk mengambil sikap. Ketua DPRD pun akhirnya memberikan kesempatan kepada semua pimpinan Fraksi menyampaikan tanggapan. Muslimin Haruna dari Fraksi Gerinda dengan tegas dan lantang mengatakan, Fraksi Gerindra akan merespon pembentukan hak angket sesuai aturan yang berlaku. Demikian juga Iswan Hamzah Ketua Fraksi PPP, setuju DPRD bentuk Pansus Hak Angket, Harijanto Mamangkey Ketua Fraksi PDIP masih minta waktu lakukan kajian lebih dalam.

Sementara Ketua Fraksi Partai Demokrat Adelin Thaib dengan simpel mengatakan, Fraksi Demokrat siap mengawal aspirasi rakyat dan siap bentuk Pansus hak angket dan dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Djafar Latip Kilo mengatakan, Fraksinya menerima dan mendukung pembentukan Pansus hak angket serta Aswan Djamaludin Aleg PKS pun mendukung Pansus Hak angket. Menanggapi penyampaian perwakilan fraksi, Ketua Dekab Oktohari menyampaikan bahwa meskipun beberapa Fraksi sudah menyatakan sikap siap bentuk Pansus Hak Angket, namun sesuai Tatib dewan, pengusulan pansus hak angket harus disampaikan secara tertulis minimal diajukan oleh 5 anggota dewan atau 2 Fraksi dalam sidang paripurna DPRD Boalemo. (try)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.