Maju Pileg, PNS Mesti Mundur

RadarGorontalo.com – Sepertinya kehadiran kalangan birokrat di panggung politik mulai memusingkan kalangan politisi. Memang belum tercatat secara jelas berapa banyak kalangan birokrat yang maju di Pileg. Lalu siapa orang yang mulai jadi sasaran tembak ? .

Biasanya jika moncong meriam mulai diarahkan pada seseorang, pastilah dia sangat diperhitungkan. Memang Gustam Ali tidak menyebutkan nama dari birokrat yang dimaksud. Tetapi yang pasti, menurut Gustam, sekarang ini banyak ASN yang mengadu nasib di arena Pileg dan ini sah sah saja, namun harus sesuai aturan. Seorang ASN yang terjun ke arena politik harus keluar dari ASN apalagi kalau yang bersangkutan masih memegang jabatan. Ini penting agar terhindar penyalah gunakan wewenang, seperti penggunaan fasilitas untuk kepentingan Caleg. “mestinya ibu Idah Syahida bisa dijadikan contoh, begitu di aspirasikan rakyat untuk ke DPR RI, dan mendapat restu dari suaminya yakni Gubernur Rusli Habibie, Ibu Idah langsung mundur dari ASN,” Tandas Gustam.

Apa yang diungkapkan Mantan ASN ini memang wajar, seseorang yang sudah menentukan pilihannya, maka dia sudah harus mentaati aturan. Pertanyaannya apakah orang yang dimaksud sudah menyalahi aturan ? Misalnya kalau dia sudah mendaftar maka otomatis mundur atau tidak? begitu juga mereka yang belum mendaftar apakah sudah harus mundur.? Bukankah untuk Caleg belum ada pendaftaran, sementara yang sudah mulai pendaftaran adalah DPP RI . Lalu kira kira siapa yang dimaksud Gustam Ali ?

Soal pengunduran diri sendiri, diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017, pasal 182 huruf (k). Isinya seperti berikut, Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Sayang, baik UU maupun PKPU, tidak secara jelas mengatur soal waktu pengunduran diri apakah sebelum atau sesudah penetapan calon. Namun menurut informasi, rata-rata PNS yang daftar sebagai calon DPD RI, sudah mengajukan pengunduran diri, tinggal menunggu prosesnya. (rg-51)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *